Peradi Memonitor Pengacara Setya Novanto

Kompas.com - 20/11/2017, 16:24 WIB
Wakil Sekjen Peradi Rivai Kusumanegara di Jakarta, Senin (20/11/2017). KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Sekjen Peradi Rivai Kusumanegara di Jakarta, Senin (20/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) tengah memonitor pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Pemantauan dilakukan dibawa Komisi Pengawas Peradi.

"Jadi ada Komisi Pengawas Peradi sudah memonitor proses perkara Pak Setya Novanto ini, termasuk juga memonitor upaya yang dilakukan advokatnya," kata Wakil Sekjen Peradi Rivai Kusumanegara di Jakarta, Senin (20/11/2017).

Rivai mengatakan, sejauh ini sebenarnya tidak ada laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Peradi terkait pengacara Setya Novanto.

Namun, monitoring atau pemantauan dilakukan karena kasus Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah menyita perhatian masyarakat luas.

"Advokat di TV pun, kalau ada advokat yang sedikit berlebihan, itu Komisi Pengawas sudah melakukan monitoring termasuk juga melakukan pembinaan terhadap advokat yang bersangkutan," ucap Rivai.

(Baca juga: Pernyataan Pengacara Setya Novanto Dinilai Bikin Bingung Publik)

Pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (13/11/2017)Kompas.com/YOGA SUKMANA Pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (13/11/2017)
Rivai mengatakan, pembinaan yang dimaksud yakni dengan memanggil langsung advokat tersebut. Kemudian Komisi Pengawas mengajaknya untuk berdialog dan berdiskusi.

Namun, apabila tak ada perubahan sikap, Komisi Pengawas Peradi akan melaporkan pengacara tersebut Dewan Kehormatan Peradi. Dewan Kehormatan berwenang memberikan sanksi.

"Sanksinya empat model. Teguran ringan, keras, skorsing hingga pemecatan. Di tahun ini kita ada 108 advokat yang sudah kita kenakan sanksi," ucap Rivai.

(Baca juga: KPK Didesak Selidiki Dugaan Merintangi Penyidikan oleh Pengacara Setya Novanto)

Fredrich Yunadi sebelumnya melakukan sejumlah manuver untuk membela Novanto yang menjadi tersangka e-KTP. Misalnya, Fredrich melaporkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke polisi atas tuduhan membuat surat palsu.

Ada juga laporan terhadap pembuat meme terhadap kliennya. Ia juga kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.

Karena perbuatannya, Fredrich sebelumnya dilaporkan ke KPK oleh Advokat Pembela Komisi Pemberantasan Korupsi (PAP-KPK). Fredrich dianggap menghalangi penyidikan KPK dalam kasus e-KTP.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X