Putusan Bawaslu Tidak Mengejutkan, tetapi Merisaukan

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rabu (15/11/2017), menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah dan melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftran partai politik peserta pemilu.

Itu berarti Bawaslu menerima pengaduan 9 partai politik yang dinyatakan KPU gagal dalam proses pendaftaran partai politik peserta pemilu karena dinilai tidak memenuhi semua syarat yang diminta undang-undang. Bawaslu pun memerintahkan kepada KPU agar memroses kembali pendaftaran 9 partai politik tersebut.

Ke-9 partai politik itu adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Islam Damai Aman, Partai Bhennika Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Republik.

Sebelumnya, KPU menghentikan proses pendaftaran partai politik peserta pemilu terhadap 13 dari 27 partai politik yang mendaftar menjadi peserta pemilu legislatif pada Pemilu 2019. KPU menilai, syarat-syarat ke-13 partai politik itu tidak lengkap, khususnya syarat kepengurusan dan keanggotaan.

Penilaian itu berdasar hasil Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Inilah aplikasi elektronik yang disiapkan KPU untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu. Legalitas  Sipol diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 (PKPU No 11/2017).

Menurut Bawaslu, aplikasi Sipol bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU No 7/2017) tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, produk apa pun hasil Sipol tidak sah, sehingga KPU harus memeriksa seluruh dokumen pendataran partai politik secara fisik.

Selain itu, Bawaslu juga menyatakan bahwa KPU tidak berwenang menilai persyaratan partai politik peserta pemilu pada subtahapan (atau masih dalam proses tahapan) pendaftaran partai politik peserta pemilu. Menurut Bawaslu, dipenuhi-tidaknya syarat-syarat pendaftaran partai politik peserta pemilu baru bisa ditetapkan di akhir tahapan.

Bahwa Bawaslu akan menerima pengaduan partai politik yang proses pendaftarannya tidak dilanjutkan oleh KPU, kita sudah memperkirakan. Bahwa Bawaslu akan menolak Sipol, kita juga sudah mahkfum mengingat beberapa anggota Bawaslu terang-terangan menolak Sipol.

Namun, putusan yang tidak mengejutkan itu tetap merisaukan. Saya khawatir, putusan-putusan Bawaslu macam itu tidak hanya membikin proses pemilu semakin rumit, tetapi juga mengacaukan jalannya pemilu yang harus linier sesuai tahapan-tahapan pemilu.

Dalam mengesampingkan atau menidaklegalkan Sipol, Bawaslu berpijak pada wewenangnya: menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diatur oleh Pasal 461 ayat (6) UU No 7/2017.

Itu memang wewenang baru yang diberikan Undang-Undang Pemilu kepada Bawaslu. Penggunaan wewenang tersebut ternyata berimplikasi besar. Sebab, Bawaslu tidak hanya memutuskan KPU melakukan pelanggaran administrasi, lebih dari itu Bawaslu juga bisa membatalkan peraturan KPU seperti dalam kasus Sipol tersebut.