Kominfo Sebut Kecepatan Internet Tak Bisa Disalahkan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sub Direktorat Layanan Kepemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Hasyim Gautama, menyampaikan koneksi internet di Indonesia saat ini sudah sangat cukup mumpuni, jika hanya digunakan untuk mentransfer data dengan ukuran kecil.

Hal itu ia sampaikan menjawab keresahan sejumlah pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu, bahwa koneksi internet di daerahnya masih lemah sehingga mereka sulit untuk mengunggah data ke sistem informasi partai politik (Sipol).

Hasyim menyampaikan keterangan tersebut dalam sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Senin (13/11/2017). Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi ahli dari Bawaslu RI.

"Kalau ditanya sudah proper, sudah siap enggak dari sisi IT? Asumsinya itu diunggah dari level kabupaten ya Pak, bukan di hutan Jaya Wijaya sana kan? (Tapi) Di level kabupaten," kata Hasyim.

Baca juga : Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, untuk mengunggah data, koneksi internet di kabupaten/kota sudah siap.

"Jadi kalau ditanya siap enggak untuk data-data yang hanya 1MB, itu rendah sekali, kecil sekali. Jadi dari sisi kesiapan untuk bandwidth (lebar pita), koneksi antara kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap," ucapnya.

Menurut Hasyim, data berukuran satu megabyte (MB) sangatlah kecil, sehingga semestinya tidak ada kendala ketika melakukan transfer data dari kabupaten ke server pusat di Jakarta.

"Tetapi kalau ditanya untuk server itu lain masalah. Saya pernah ke Kaltara yang daerah baru itu saja koneksi internet 3G bisa masuk, 4G sudah ada. Artinya memang untuk hanya upload 1MB atau hanya 500KB itu mampu," katanya lagi.

Baca juga : Dituding Manipulasi Sipol, PSI Serahkan ke KPU dan Bawaslu

Sementara itu, mengenai apakah sistem Sipol ini layak dan memenuhi standar sistem strategis, Hasyim menuturkan harus ada uji kelayakan dari lembaga independen yang diakui oleh Kemenkominfo. Lembaga itulah yang nantinya akan memberikan sertifikasi kepada penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi sertifikasi dari lembaga tersebut. Kemenkominfo hanya sebagai regulator. BPPT bukan lembaga (auditor) yang diakui Kemenkominfo untuk uji kelayakan sistem IT," katanya.

Sebelumnya, komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam sejumlah kesempatan menyampaikan bahwa sistem Sipol ini sudah diuji oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kesiapan Parpol Lebih Dominan

Dalam kesempatan tersebut, Hasyim Asy'ari menyampaikan dari 27 partai politik yang resmi mendaftar ke KPU, sebanyak 14 partai politik (parpol) di antaranya dapat memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan.

Sedang sisanya, dinyatakan tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan. Dalam hal ini, Hasyim Asy'ari bertanya kepada Hasyim Gautama faktor apakah yang menyebabkan 14 parpol bisa melengkapi dokumen persyaratan, sedang sisanya tidak.

"Kalau itu banyak faktor. Yang dominan pasti ada dalam kondisi si peng-entry," kata Hasyim Gautama.

"(Faktor) Itu dominan karena ada peng-entry yang berhasil," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, keberhasilan memasukkan data ini didukung oleh sejumlah faktor, di antaranya yaitu sumber daya manusia (SDM) yang lebih siap, di samping perangkat yang digunakan juga lebih banyak.

"Kondisi ini menurut saya karena kesiapan internal partai tidak sama. Sehingga menyebabkan 13 partai (dinyatakan) tidak lengkap," pungkasnya.