Kompas.com - 13/11/2017, 23:57 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sub Direktorat Layanan Kepemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Hasyim Gautama, menyampaikan koneksi internet di Indonesia saat ini sudah sangat cukup mumpuni, jika hanya digunakan untuk mentransfer data dengan ukuran kecil.

Hal itu ia sampaikan menjawab keresahan sejumlah pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu, bahwa koneksi internet di daerahnya masih lemah sehingga mereka sulit untuk mengunggah data ke sistem informasi partai politik (Sipol).

Hasyim menyampaikan keterangan tersebut dalam sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Senin (13/11/2017). Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi ahli dari Bawaslu RI.

"Kalau ditanya sudah proper, sudah siap enggak dari sisi IT? Asumsinya itu diunggah dari level kabupaten ya Pak, bukan di hutan Jaya Wijaya sana kan? (Tapi) Di level kabupaten," kata Hasyim.

Baca juga : Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, untuk mengunggah data, koneksi internet di kabupaten/kota sudah siap.

"Jadi kalau ditanya siap enggak untuk data-data yang hanya 1MB, itu rendah sekali, kecil sekali. Jadi dari sisi kesiapan untuk bandwidth (lebar pita), koneksi antara kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap," ucapnya.

Menurut Hasyim, data berukuran satu megabyte (MB) sangatlah kecil, sehingga semestinya tidak ada kendala ketika melakukan transfer data dari kabupaten ke server pusat di Jakarta.

"Tetapi kalau ditanya untuk server itu lain masalah. Saya pernah ke Kaltara yang daerah baru itu saja koneksi internet 3G bisa masuk, 4G sudah ada. Artinya memang untuk hanya upload 1MB atau hanya 500KB itu mampu," katanya lagi.

Baca juga : Dituding Manipulasi Sipol, PSI Serahkan ke KPU dan Bawaslu

Sementara itu, mengenai apakah sistem Sipol ini layak dan memenuhi standar sistem strategis, Hasyim menuturkan harus ada uji kelayakan dari lembaga independen yang diakui oleh Kemenkominfo. Lembaga itulah yang nantinya akan memberikan sertifikasi kepada penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi sertifikasi dari lembaga tersebut. Kemenkominfo hanya sebagai regulator. BPPT bukan lembaga (auditor) yang diakui Kemenkominfo untuk uji kelayakan sistem IT," katanya.

Sebelumnya, komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam sejumlah kesempatan menyampaikan bahwa sistem Sipol ini sudah diuji oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kesiapan Parpol Lebih Dominan

Dalam kesempatan tersebut, Hasyim Asy'ari menyampaikan dari 27 partai politik yang resmi mendaftar ke KPU, sebanyak 14 partai politik (parpol) di antaranya dapat memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan.

Sedang sisanya, dinyatakan tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan. Dalam hal ini, Hasyim Asy'ari bertanya kepada Hasyim Gautama faktor apakah yang menyebabkan 14 parpol bisa melengkapi dokumen persyaratan, sedang sisanya tidak.

"Kalau itu banyak faktor. Yang dominan pasti ada dalam kondisi si peng-entry," kata Hasyim Gautama.

"(Faktor) Itu dominan karena ada peng-entry yang berhasil," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, keberhasilan memasukkan data ini didukung oleh sejumlah faktor, di antaranya yaitu sumber daya manusia (SDM) yang lebih siap, di samping perangkat yang digunakan juga lebih banyak.

"Kondisi ini menurut saya karena kesiapan internal partai tidak sama. Sehingga menyebabkan 13 partai (dinyatakan) tidak lengkap," pungkasnya.

Kompas TV Partai pelapor mengeluhkan sistem website KPU yang "down" saat masa pendaftaran administrasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Arsip Negara Aman, Kemenkumham: Yang Terbakar Gudang

Klaim Arsip Negara Aman, Kemenkumham: Yang Terbakar Gudang

Nasional
Ferdy Sambo Akui Hasil Uji Poligraf Deteksi Keterangannya Tak Jujur, tapi...

Ferdy Sambo Akui Hasil Uji Poligraf Deteksi Keterangannya Tak Jujur, tapi...

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran Ismail dan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Bareskrim Ungkap Peran Ismail dan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Jokowi: Rumah yang Rusak 53.408 di Seluruh Cianjur, Sekolah Ada 540

Jokowi: Rumah yang Rusak 53.408 di Seluruh Cianjur, Sekolah Ada 540

Nasional
KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

KUHP Baru, Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak Bisa Didenda, kecuali...

Nasional
Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Nasional
KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

Nasional
Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Kantor Kemenkumham Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan

Nasional
Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Selain Ismail Bolong, Polri Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh Hari Ini

Nasional
KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

KY Pastikan Laporan Terhadap Hakim PN Jaksel Tak Akan Ganggu Persidangan Kasus Brigadir J

Nasional
KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

Nasional
Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Nasional
Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Hakim Heran dengan Pengakuan Ferdy Sambo: Kalau Tak Ingin Yosua Tewas, Mengapa Perintahkan Menembak?

Hakim Heran dengan Pengakuan Ferdy Sambo: Kalau Tak Ingin Yosua Tewas, Mengapa Perintahkan Menembak?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.