3 Bulan Berlalu, Jawaban Jokowi soal Kasus Novel Tak Berubah...

Masukan Masyarakat

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, yang selama ini konsisten mendorong pembentukan TPGF, menilai Jokowi tidak cukup apabila hanya mendengarkan penjelasan dari Kapolri.

Ia berharap waktu yang begitu lama cukup menjadi dasar rasional bagi Presiden untuk menangkap ada yang ganjil dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

"Bukan sekedar alasan teknis penyidikan seperti yang disampaikan pihak kepolisian," kata Dahnil.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7). Kapolri dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan kasus Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17

Ia menjamin Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan kelompok masyarakat sipil lainnya, termasuk para tokoh mantan komisioner KPK, siap menyampaikan data dan fakta temuan-temuan yang telah didapatkan kepada Jokowi. Dengan begitu, Jokowi bisa mendapat gambaran rinci ada apa sesungguhnya di balik kasus ini.

"Karena itu, Pak Presiden Joko Widodo tidak memperoleh informasi hanya dari satu pihak, yakni Kapolri," ucap Dahnil.

Dahnil meminta Jokowi untuk tidak melupakan bahwa masyarakat sipil juga telah bekerja mengumpulkan banyak fakta dan data terkait kasus ini.

"Jadi, kami berharap Pak Presiden Joko Widodo mau membuka diri menerima masukan dan keterangan fakta dan data dari masyarakat sipil," katanya.