Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Gelar Rapat Terbatas Bahas Densus Tipikor

Kompas.com - 24/10/2017, 11:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Selasa (23/10/2017) siang, dikabarkan menggelar rapat terbatas membahas rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di Istana Presiden, Jakarta.

Berdasarkan agenda Wakil Presiden Jusuf Kalla, pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan rapat terbatas membahas rencana pembentukan Densus Tipikor di Istana Presiden, Jakarta.

Namun, agenda tersebut merupakan agenda internal alias tertutup dari media.

Pengamatan Kompas.com, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara satu per satu mendatangi Kompleks Istana Presiden sejak pukul 10.00 WIB.

(Baca juga : Persatuan Jaksa Tak Setuju Ada Penuntutan di Densus Tipikor Polri)

Menteri dan pimpinan lembaga negara yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dari unsur kepolisian, tampak hadir Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto.

Meski demikian, sejumlah menteri yang datang tak menjawab lugas tujuan kedatangannya.

"Nanti, nanti...lihat saja habis ini apa," ujar Wiranto.

(Baca juga : ICW Khawatir Densus Tipikor Dimanfaatkan DPR untuk Bubarkan KPK)

Menteri Asman pun demikian. Ia mengaku, tidak mengetahui apa topik rapat kali ini karena pemanggilan dilaksanakan secara mendadak.

"Saya juga enggak tahu bahas apa. Baru dipanggil barusan," ujar Asman sembari berjalan tergesa-gesa memasuki Istana.

Kompas.com sudah mengklarifikasi topik rapat terbatas kali ini ke Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo.

Namun yang bersangkutan belum memberikan jawaban.

(Baca juga : Wapres JK Nilai Tak Perlu Ada Densus Tipikor Polri)

Pekan lalu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan sikap terkait usulan Polri membentuk Densus Tipikor.

Menurut Jokowi, pemerintah akan membahas usulan itu dalam rapat terbatas yang ia pimpin pada pekan depan.

"Rencana itu masih usulan, minggu depan kami bahas dalam ratas," kata Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

(baca: Fahri Hamzah Minta APBN Tak Disahkan jika Jokowi Tolak Densus Tipikor)

Saat ditanya mengenai pendapat pribadinya mengenai Densus Tipikor, Jokowi enggan berkomentar. Ia kembali mengulang jawabannya.

"Akan dibahas dalam ratas," kata Jokowi.

Kompas TV Pro kontra muncul setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan dibentuknya tim Densus Tipikor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com