Kompas.com - 19/10/2017, 14:54 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) berdialog dengan para praktisi di bidang kopi dalam acara Ngopi Sore Bersama Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/10/2017). Dalam acara tersebut, presiden berdialog dengan sejumlah pelaku di bidang kopi, dari petani, barista, pemilik kafe, hingga produsen mesin penyangrai kopi untuk mengetahui seluk beluk kopi di Indonesia guna menambah nilai jual kopi lokal. ANTARA FOTO/ROSA PANGGABEANPresiden Joko Widodo (ketiga kanan) berdialog dengan para praktisi di bidang kopi dalam acara Ngopi Sore Bersama Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/10/2017). Dalam acara tersebut, presiden berdialog dengan sejumlah pelaku di bidang kopi, dari petani, barista, pemilik kafe, hingga produsen mesin penyangrai kopi untuk mengetahui seluk beluk kopi di Indonesia guna menambah nilai jual kopi lokal.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan sikap terkait usulan Polri membentuk datasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor).

Menurut Jokowi, pemerintah akan membahas usulan itu dalam rapat terbatas yang ia pimpin pada pekan depan.

"Rencana itu masih usulan, minggu depan kami bahas dalam ratas," kata Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

(baca: Fahri Hamzah Minta APBN Tak Disahkan jika Jokowi Tolak Densus Tipikor)

Saat ditanya mengenai pendapat pribadinya mengenai Densus Tipikor, Jokowi enggan berkomentar. Ia kembali mengulang jawabannya.

"Akan dibahas dalam ratas," kata Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi meminta wartawan untuk bertanya lebih detail kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(baca: Kapolri Tegaskan Pembentukan Densus Tipikor Bukan untuk Bubarkan KPK)

Sementara itu, Wiranto mengaku akan lebih dulu menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo dan pihak terkait lainnya.

Setelah itu, hasil rapat koordinasi baru lah dibawa dalam rapat terbatas di Istana.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X