Titiek Soeharto: Negara Pluralis Ciptakan Pemerintahan yang Transparan

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Anggota Delegasi Parlemen RI Titiek Soeharto menyoroti keterkaitan antara keberagaman dengan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik.

Kedua hal itu dinilainya memberikan kontrubusi satu sama lain.

Titiek menyampaikan hal tersebut sebagai perwakilan dari Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-137, di Tavrichesky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Rabu (16/10/2017).

"Sebuah negara yang mampu mengelola keberagaman dengan baik akan mampu menciptakan pemerintahan yang adil, berimbang, mampu mendengarkan aspirasi rakyat, dan transparan," ujar Titiek.

Putri Presiden kedua RI, Seoharto, itu, menekankan pentingnya menghadirkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

Menurut dia, korupsi sangat mudah mengganggu stabilitas yang terjadi dalam sebuah negara.

Penelitian yang dilakukan Institute for Economic and Peace menyebutkan di sebuah negara dengan tingkat korupsi rendah, kenaikan angka korupsi tak terlalu berpengaruh pada situasi damai di dalam negeri tersebut.

Namun, hal berbeda terjadi pada negara yang korup di mana angka korupsinya masih tinggi. Sedikit saja kenaikan korupsi terjadi, akan sangat mengganggu perdamaian di negeri tersebut.

Korupsi, lanjut Titiek, berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pembangunan berkelanjutan tak akan terlaksana jika korupsi merajalela. GOPAC menginginkan agar SDGs dapat dicapai bersama negara-negara IPU.

SDGs mencakup berbagai tujuan untuk dicapai pada tahun 2030 di antaranya pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga sistem pemerintahan yang baik.

Dengan terlaksananya SDGs, diharapkan semua warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan kebebasan.

Oleh karena itu, Titiek mengimbau kepada anggota parlemen sedunia untuk mengawasi penggunaan kekuasaan agar hak-hak itu tidak hilang atau dikorupsi.

"Kami ingin agar anggota parlemen sedunia bisa menyadari pentingnga kerangka global SDGs. Untuk menerapkan SDGs, sudah disusun parliamentarian handbook yang berisi best practices di seluruh dunia," kata politisi Partai Golkar itu.