Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Sidang E-KTP, Gamawan Akui Beberapa Kali Bertemu Ade Komarudin

Kompas.com - 09/10/2017, 16:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pertemuan antara mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dengan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin.

Hal itu dikonfirmasi jaksa saat Gamawan bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/10/2017). Dia bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Saya kenal, pada 2013 dia jabat apa saya lupa. Tapi dia anggota DPR dari  Golkar," ujar Gamawan.

Jaksa KPK kemudian menanyakan, apakah pernah bertemu Ade Komarudin alias Akom pada akhir 2013. Gamawan mengakui pertemuan itu.

Baca: Sering Ditanya soal Uang E-KTP, Gamawan Selalu Kantongi Kuitansi

Menurut Gamawan, Akom pernah berkunjung ke kediamannya saat Lebaran. Selain itu, Akom pernah hadir saat Gamawan melakukan sosialisasi proyek e-KTP di Bekasi.

Gamawan juga mengakui pernah bertemu dengan Akom di Restoran Korea di belakang Kompleks Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Saat itu, dia diundang oleh Akom.

Menurut Gamawan, pertemuannya di restoran dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

"Itu sekitar akhir 2014 atau awal 2015. Saya tidak tahu kenapa ada Irman, mungkin dia (Akom) kenal juga sama Irman," kata Gamawan.

Gamawan mengatakan, dalam pertemuan itu Akom hanya berbicara seputar keluhan masalah di internal Partai Golkar.

Baca: Gamawan Fauzi Disebut Terima Honor dari Uang Proyek E-KTP

Menurut Gamawan, kemungkinan dia dianggap orang yang dekat dengan Presiden.

Gamawan mengatakan, dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan seputar proyek e-KTP. Sebab, Akom tidak memiliki keterkaitan dengan Kemendagri.

"Enggak ada soal e-KTP, dia kan bukan Komisi II DPR," kata Gamawan.

Dalam putusan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto,  majelis hakim meyakini bahwa proyek e-KTP telah menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com