Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orang Dekat Gamawan Siapkan Rp 1-2 Triliun Sebelum Proyek E-KTP

Kompas.com - 29/09/2017, 17:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos disebut telah menyediakan uang Rp 1-2 triliun saat proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) mulai dibahas antara Kementerian Dalam Negeri dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal itu dikatakan Johanes Richard Tanjaya alias Johanes Tan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (29/9/2017). Johanes bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Johanes adalah salah satu anggota tim yang ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan e-KTP. Johanes dan para pengusaha lainnya berkumpul dan menyiapkan teknis pengadaan e-KTP di sebuah ruko di Fatmawati, Jakarta Selatan.

(Baca: Pelaksana E-KTP Dapat Info dari Keponakan Novanto, Ada Fee 7 Persen untuk Senayan

Dalam persidangan, Johanes berkata bahwa saat berada di ruko Fatmawati, ia diberitahu oleh Vidi Gunawan, adik Andi Narogong, bahwa Paulus akan menjadi salah satu anggota konsorsium e-KTP.

"Vidi bilang ini Pak yang akan sediakan Rp 1-2 triliun. Terus terang, kami tidak tahu, saya juga bingung kok siapkan dana 1-2 triliun, buat apa?" Kata Johanes.

Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar sempat menanyakan kepentingan menyiapkan uang hingga Rp 2 triliun itu. Sebab, keseluruhan proyek e-KTP dibiayai oleh pemerintah melalui APBN.

Johanes sempat bertanya, apakah uang itu untuk menyuap penyelenggara negara. Namun, Johanes membantahnya.

(Baca: Pelaksana E-KTP Dipaksa Gunakan Produk Johannes Marliem meski Tak Cocok

"Saya tidak melihat sampai situ. Mungkin mereka lihat proyeknya besar dan butuh DP untuk bayar principal," kata Johanes.

Kepada hakim, Johanes mengatakan, ia mengetahui bahwa Paulus bersama-sama dengan adik kandung Gamawan, Azmin Aulia, menyiapkan dana untuk proyek e-KTP. Informasi itu ia dapatkan dari orang dekat Gamawan bernama Hendra.

"Mereka memepersiapkan, mendanai e-KTP. Itu keterangan Hendra," kata Johanes.

Dalam persidangan untuk dua terdakwa lain, Andi Narogong mengatakan bahwa ia pernah diberi tahu oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, bahwa salah satu pengusaha yang akan ikut proyek pengadaan e-KTP adalah orang dekat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yakni Paulus Tanos.

Pada akhirnya, PT Sandipala yang dipimpin Paulus Tanos menjadi salah satu perusahaan yang ikut bergabung dalam Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Kompas TV Jumat (29/9) sore di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan digelar lanjutan sidang praperadilan gugatan Ketua DPR Setya Novanto terhadap KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com