Panglima TNI Khawatir soal Senjata Ilegal Setelah Analisis Suriah-Irak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai ada institusi nonmiliter yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk pengadaan 5.000 senjata secara ilegal ramai jadi perbincangan.

Pernyataan yang disampaikan di depan mantan petinggi TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/10/2017) lalu ini, dianggap menimbulkan kegaduhan sekaligus ketakutan di masyarakat.

Gatot mengatakan, pernyataan tersebut terpaksa dikeluarkan setelah dirinya menganalisis apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah yang dilanda konflik.

"Saya menyampaikan keadaan ini karena saya bercermin di Suriah dan Irak. Itu tidak bisa membedakan kombatan dengan non kombatan. Sekali lagi, tidak bisa membedakan kombatan dengan yang non kombatan," ujar Gatot dalam wawancara bersama Rosiana Silalahi dalam "Rosi" di Kompas TV, Kamis (5/10/2017) malam.

"Di situlah terjadi warga sipil bisa memiliki senjata api yang masuk dengan cara ilegal. Melalui institusi yang saya katakan tadi, tidak bisa membedakan kombatan dengan non kombatan," ucap Gatot.

(Baca juga: Komisi I Sebut Peraturan Pemerintah Terkait Pengadaan Senjata Perlu Diperjelas)

Namun, Gatot menegaskan bahwa informasi yang dia kemukakan tersebut baru sebatas indikasi. Ia juga menegaskan, tidak pernah menyudutkan institusi mana pun karena tidak menyebut satu institusi.

Menurut dia, apa yang disampaikan adalah pesan kewaspadaan kepada seluruh elemen di negeri ini.

Ketika dimintai ketegasan kembali apakah pernyataan Gatot soal 5.000 senjata api ilegal itu mengarah kepada institusi nonmiliter semisal Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), Gatot menegaskan, dirinya tidak akan pernah menyudutkan institusi mana pun.

"Saya (hanya) mengatakan institusi. Tidak menyebut (institusi mana). Saya juga cerita kan secara garis besar. Bukan laporan intelijen yang saya sebutkan. Hanya informasi saja berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, kredibel," ujar Gatot.

"Yang membuat gaduh adalah informasi ini keluar, ditanggapinya macam-macam. Ya saya mau apa? Saya menikmati saja kan. Kok saya dibilang buat gaduh, saya tidak buat gaduh. Yang buat gaduh kan media dan itu sah-sah saja dalam kondisi seperti ini," kata dia.

(Baca juga: Panggil Panglima TNI, Jokowi Minta Pejabat Beri Pernyataan yang Menenteramkan)

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata api ke Indonesia secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Data kami akurat, data intelijen kami akurat," ujar Gatot sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

Setelah pernyataan jenderal yang pensiun Maret 2018 menuai polemik, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meluruskannya. Ia membenarkan ada institusi, yang membeli senjata api, yakni Polri dan BIN.

Namun, Wiranto membantah pembelian dilakukan secara ilegal. Senjata- senjata itu merupakan buatan PT Pindad dan dibeli secara legal.

"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata api buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen BIN dan bukan buatan luar negeri," ujar Wiranto.