Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN Berharap Para Pimpinan Lembaga Negara Tak Saling Serang

Kompas.com - 04/10/2017, 21:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifki Hasan menilai, instruksi Presiden Jokowi kepada para pimpinan lembaga negara agar tak gaduh sudah tepat.

Menurut dia, instruksi itu perlu diberikan untuk menyokong jalannya pemerintahan dengan baik.

"(Pernyataan) Pak Jokowi kan soal pemerintahan, ya benar dong. Kan anak buah Presiden semua. Kalau punya masalah ya bicarakan di dalam dong. Kegaduhan antar-menteri itu enggak boleh, enggak boleh saling menyerang di media," kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Ia mengatakan, seharusnya permasalahan antar-lembaga negara diselesaikan dalam forum internal.

Baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh

Zulkifli berpandangan, kegaduhan di pemerintahan karena kurangnya koordinasi dalam menyikapi kesalahpahaman yang muncul di antara lembaga negara.

Oleh karena itu, ia meminta kehadiran menteri dalam rapat koordinasi tidak diwakili.

Saat ditanya soal kegaduhan pengadaan senjata, Zul enggan menjawab. Ia hanya kembali menegaskan bahwa semua bergantung pada koordinasi internal yang dilakukan.

"Sebelum ada keputusan apapun, harusnya rakor (rapat koordinasi) dulu. Pengadaan senjata, rakor dulu. Impor gula dan beras, rakor dulu. Menteri Pertanian gimana, Menteri Perdagangan gimana. Produksi cocok semua oke. Jangan dikit-dikit ribut," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing.

Baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik

Jokowi tidak ingin ada anggota kabinet yang membuat masyarakat khawatir dan bingung.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Dalam menyampaikan pesan itu, Jokowi menekankan bahwa ia adalah kepala negara dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing," kata Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com