Salin Artikel

Ketum PAN Berharap Para Pimpinan Lembaga Negara Tak Saling Serang

Menurut dia, instruksi itu perlu diberikan untuk menyokong jalannya pemerintahan dengan baik.

"(Pernyataan) Pak Jokowi kan soal pemerintahan, ya benar dong. Kan anak buah Presiden semua. Kalau punya masalah ya bicarakan di dalam dong. Kegaduhan antar-menteri itu enggak boleh, enggak boleh saling menyerang di media," kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Ia mengatakan, seharusnya permasalahan antar-lembaga negara diselesaikan dalam forum internal.

Baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh

Zulkifli berpandangan, kegaduhan di pemerintahan karena kurangnya koordinasi dalam menyikapi kesalahpahaman yang muncul di antara lembaga negara.

Oleh karena itu, ia meminta kehadiran menteri dalam rapat koordinasi tidak diwakili.

Saat ditanya soal kegaduhan pengadaan senjata, Zul enggan menjawab. Ia hanya kembali menegaskan bahwa semua bergantung pada koordinasi internal yang dilakukan.

"Sebelum ada keputusan apapun, harusnya rakor (rapat koordinasi) dulu. Pengadaan senjata, rakor dulu. Impor gula dan beras, rakor dulu. Menteri Pertanian gimana, Menteri Perdagangan gimana. Produksi cocok semua oke. Jangan dikit-dikit ribut," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing.

Baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik

Jokowi tidak ingin ada anggota kabinet yang membuat masyarakat khawatir dan bingung.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Dalam menyampaikan pesan itu, Jokowi menekankan bahwa ia adalah kepala negara dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing," kata Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut, seluruh jajaran menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga bersinergi untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. 

Apabila ada permasalahan antarkementerian dan lembaga, Jokowi meminta agar hal tersebut diselesaikan secara internal di tingkat Kementerian Koordinator.

Jika masalah belum selesai, maka bisa dibawa ke dalam rapat di tingkat Wapres atau Presiden.

"Perlu saya ingatkan, tahun 2018 sudah masuk tahun politik, ada pilkada, ada tahapan pileg, ada tahapan pilpres sudah masuk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan melakukan hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja sudah," ujar Jokowi.

"Sekali lagi kita ingin terus menjaga keteduhan, ketentraman, ketenangan, persatuan diantara kita dan juga di masyarakat," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/04/21374201/ketum-pan-berharap-para-pimpinan-lembaga-negara-tak-saling-serang

Terkini Lainnya

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke