Adapun Yorrys termasuk pihak yang paling lantang mengkritisi kepemimpinan Setya Novanto, terlebih pascaKetua DPR RI itu ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi e-KTP.
Yorrys juga menjadi Ketua Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar yang salah satu rekomendasinya mengevaluasi kepemimpinan Novanto.
Dari hasil kajian tim, kasus e-KTP berdampak besar terhadap penurunan elektabilitas partai. Novanto diminta nonaktif sebagai ketua umum.
Rekomendasi itu muncul sebelum putusan praperadilan yang diajukan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
(baca: Sekjen Golkar Pastikan Tak Ada Rapat Pleno Penonaktifan Setya Novanto)
Hakim Cepi Iskandar memutuskan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Penyidikannya pun harus dihentikan.
Setelah ada putusan praperadilan itu, Sekjen Golkar Idrus Marham memastikan tidak akan ada rapat pleno Golkar membahas penonaktifan Novanto.
Bahkan, ia menyebut kajian elektabilitas tersebut tidak sah karena tidak disertai survei dari pihak independen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.