Soal Pernyataan Panglima TNI, Kata Menhan Ada Komunikasi yang "Enggak Nyambung"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada miskomunikasi terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menimbulkan polemik dalam beberapa hari terakhir.

Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Gatot juga mengungkapkan soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

"Yang jelas komunikasi enggak nyambung. Enggak nyambung ini saya tanya, ada apa nih kok enggak nyambung. Tinggal telepon doang kok enggak nyambung. Dari sini ke bulan saja bisa nyambung," ujar Ryamizard saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).

Baca: Menhan Minta Polemik soal Pernyataan Panglima TNI Disudahi

Ryamizard menegaskan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) memang membeli 500 pucuk senjata api dari PT Pindad.

Dia menunjukkan lampiran berkas dokumen izin pembelian senjata api yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.

Selain ditujukan kepada Menteri Pertahanan, surat permohonan itu juga dikirimkan kepada Panglima TNI.

"Pembelian ini sudah atas izin Menhan jadi tidak ada masalah. Tinggal masalah komunikasi saja," kata Ryamizard.

"Ini kan sudah ada. Mungkin tidak dilaporkan saja sama asisten Panglima. Mungkin," tambah dia.

Ryamizard menjelaskan, keputusan untuk menunjukkan dokumen rahasia pembelian senjata itu bukan bermaksud untuk memanaskan situasi saat ini, melainkan memperjelas terkait ramainya polemik soal pembelian senjata.

Baca juga: Panglima TNI yang Penuh Kontroversi dan Reformasi Keamanan

Sebagai Menteri Pertahanan, Ryamizard merasa bertanggung jawab agar tidak terjadi lagi kesalahan komunikasi antar-institusi negara.

"Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada UU-nya," kata Ryamizard.

"Saya bukan memanas-manasi. Saya memperjelas agar tidak terjadi lagi yang seperti ini. Karena saya Menteri Pertahanan, maka saya harus ngomong. Menhan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya kok. Bukan siapa-siapa," ucap Mantan Kasad itu.

Sebelumnya, terkait rekaman yang beredar, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya.

Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah BIN untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu.

Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.