JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai sejumlah pihak sedang melakukan manuver politik terkait sejumlah pernyataannya.
Adapun sejumlah pernyataan Panglima TNI yang menuai polemik antara lain ajakan untuk nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984) dan soal kabar pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.
Namun, Gatot membantah bahwa apa yang ia lontarkan adalah manuver poltitik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Di sini (gedung DPR) tempat banyak orang politik. Kalau orang politik di sini, itu (menilai) bodoh yang saya lakukan. Kontituen saya pada kabur," kata Gatot di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Menurut Gatot, jika sedang bermanuver politik, maka dia hanya akan menyampaikan pernyataan yang baik dan menarik simpati publik.
"Kalau saya berpolitik, 'Oh kamu baik, PKI baik'. Baik semuanya," kata Gatot.
(Baca juga: Panglima TNI Mengaku Tak Ditegur Jokowi soal Polemik Pernyataannya)
Sejumlah kritik memang ditujukan kepada Panglima TNI. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik misalnya, yang menganggap pernyataan Gatot soal pembelian senjata merupakan contoh manuver politik.
Menurut dia, pernyataan tersebut bisa dikatakan sebagai manuver politik yang melewati batas.
"Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo," ujar Rachland, Minggu (24/9/2017).
(Baca: Sebar Isu Pembelian 5.000 Senjata, Panglima TNI Dinilai Sedang Berpolitik)
Tak berbeda, Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie meminta Gatot pensiun dini dan bergabung ke partai politik. Connie menilai, beberapa kali Gatot melakukan manuver yang membawa TNI berpolitik.
"Dalam harapan saya, stop lah Panglima TNI itu menggunakan baju seragam Panglima TNI membuat chaos semacam ini. Dia senang sekali menggunakan drama politik," kata Connie dalam "Sapa Indonesia Pagi" di Kompas TV, Senin (25/9/2017).
(Baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik)