Politisi PDI-P Samakan KPK dengan Oknum Polantas yang Tunggu Kesalahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengkritik gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menganggap OTT bukanlah sebuah pencegahan atas tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Arteria dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

"Suksesnya KPK bukan banyaknya KPK tangkap orang atau OTT. Sebulan enam OTT itu bukti kegagalan KPK dalam konteks pencegahan," kata Arteria.

Bahkan, Arteria menyamakan cara kerja lembaga antirasuah itu seperti oknum polisi lalu lintas yang sengaja menunggu pengguna jalan yang salah untuk ditindak.

"Kalau kayak OTT itu hansip juga bisa melakukan OTT. Kalau nungguin orang salah saja. Bapak, Ibu menunggu kayak oknum Polantas. Nunggu di pinggir jalan," ujar dia.

(Baca juga: Para Anggota DPR Masih Permasalahkan Penyadapan KPK)

Karena itu, politisi PDI Perjuangan itu pun meminta KPK menjelaskan dengan gamblang perihal gencarnya OTT yang dilakukan beberapa waktu ini.

"Sebulan ini ada enam OTT. Saya ingin salah satu saja dibuktikan melakukan tindak pidana korupsi. Jangan bangga OTT," kata Arteria.

Tak hanya itu, KPK pun juga diminta membuktikan bahwa OTT yang dilakukan pihaknya bukanlah suatu penjebakan kepada pihak yang sudah diincar sebelumnya.

(Baca juga: Politisi PDI-P Arteria Dahlan Mengaku Takut Disadap KPK)

Alasannya, kata Arteria dalam banyak kasus OTT, kuat dugaan bahwa KPK sudah bekerja sama dengan penyuap untuk menjerat suatu pihak. Namun, Arteria tidak menyebut dasar yang menjadi tuduhan yang dia sampaikan itu.

"Dilakukannya OTT saya minta uraikan itu SOP-nya. Tolong kasih tahu kami kalau ini bukan penjebakan. SOP kan diatur undang-undang tolong dibuktikan seperti itu," kata Arteria.

"Tiba-tiba ditelepon, disuruh datang, begitu masuk ditangkap, beberapa kasus begitu padahal katanya OTT. Saya ingin katakan kata OTT diganti, namanya penjebakan. Walaupun saya ingatkan KPK tak punya kewenangan penjebakan," ucap dia.

Arteria juga membandingkan kinerja KPK dengan petugas Direktorat Jenderal Pajak. Bedanya, petugas Pajak sunyi senyap melaksanakan tugasnya, sedangkan KPK gaduh dalam bekerja.

"Agar kami tak sangka KPK tak pilih tebang, bukan tebang pilih ya. Enam perkara ini siapa yang kontrol atau awasi. Yang melakukan kayak begini (OTT) petugas pajak, semua disikat tapi hening," ujar dia.