Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Integritas Parpol, KPK Sambangi Golkar pada Senin Siang

Kompas.com - 18/09/2017, 06:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Pertemuan antara KPK dan DPP Partai Golkar rencananya akan berlangsung, Senin (18/9/2017) siang.

"Iya, jam 11.00 WIB," kata Wakil Sektetaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Minggu (17/9/2017).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham akan memimpin langsung pertemuan tersebut. Selain Idrus, beberapa pimpinan partai dari bidang-bidang terkait juga akan turut hadir.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto tak ikut hadir karena kondisi kesehatan yang tak memungkinkan.

Baca: KPK Kunjungi Golkar pada Senin Depan, Setya Novanto Absen

"Pak Nov besok tidak akan hadir karena masih di RS Siloam," kata Ace.

Pertemuan tersebut akan membahas mengenai integritas partai politik.

Sebelumnya, KPK juga telah mengunjungi sejumlah partai, yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Demokrat.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, Pimpinan KPK tak akan ikut hadir dalam kunjungan ke Golkar karena Novanto tak hadir.

Sebab, pihak KPK menyesuaikan perwakilan yang dikirim pihak parpol yang menerima. Misalnya, saat kunjungan ke Partai Demokrat, KPK diwakili langsung oleh salah satu pimpinannya, Basaria Pandjaitan, karena diterima langsung oleh ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca: Pesan SBY untuk KPK: Kuat, Tegar, Jaga Integritas

"Kalau ketua umumnya yang terima, ya kami bawa komisioner. Kalau enggak ya saya saja," ujar Pahala, seusai kunjungan ke Kantor DPP PPP, di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

KPK akan berkeliling ke 10 partai yang ada di parlemen serta dua partai baru yang sudah dinyatakan lolos verifikasi untuk Pemilu 2019, yakni PSI dan Perindo.

"Intinya kami menawarkan kerja sama saja terlepas dari gimana kasus dan segala macam pokoknya kami mau partai politik juga berintegritas," kata dia.

Kompas TV KPK menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka setelah menyimpulkan ada unsur tindak pidana.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com