Minta Penundaan Penyidikan Novanto, Pimpinan DPR Dinilai Salahi Kode Etik

BEKASI, KOMPAS.com - Peneliti dari Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Rahmat Saputra berpendapat bahwa permintaan penundaan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dari pimpinan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korup (KPK) merupakan bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum.

Melalui surat, DPR meminta agar KPK menunda penyidikan kasus yang melibatkan ketua DPR Setya Novanto, karena proses praperadilan tengah berjalan.

"Seharusnya tidak boleh pimpinan DPR meminta penundaan penyidikan, itu kan bentuk intervensi," ujar Rahmat saat ditemui dalam sebuah diskusi di Gramedia World, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2017).

Selain itu, lanjut Rahmat, pimpinan DPR telah menyalahi kode etik DPR sebagai lembaga legislatif. Pasalnya lembaga penegak hukum merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk lembaga legislatif. "Permintaan itu tentu menyalahi kode etik DPR sebagai lembaga legislatif, melakukan intervensi terhadap lembaga penegak hukum," kata dia.

Baca juga: Tanggapan KPK soal Surat Novanto Minta Penundaan Penyidikan Kasusnya

Sebelumnya, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Hanny Tahapary menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2017). Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam surat tersebut, Pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.

Surat dengan kop DPR RI itu ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan berisi permohonan penundaan proses hukum kasus Ketua DPR RI Setya Novanto.