SBY: Demokrat Tolak Upaya Membekukan atau Membubarkan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, partainya menolak upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu disampaikan SBY saat memberi sambutan dalam acara diskusi dengan pimpinan KPK, di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan hadir dalam diskusi dengan tema "Diskusi Sistem Integritas Partai Politik" tersebut.

SBY mengaku ingin pimpinan KPK tahu bahwa pihaknya mendukung penuh KPK. Ia menyatakan bukan anak kemarin sore dalam dunia politik, kehidupan bernegara dan pemerintahan.

(baca: Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK)

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat hadir di acara Diskusi Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Partai Demokrat, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, partainya menolak upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apapun alasannya, dalihnya, kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu, kita tahu, dan Demokrat sekali lagi menolak pelemahan KPK. Apalagi kalau ada yang ingin membekukan dan membubarkan KPK," kata SBY.

Presiden keenam RI itu menyatakan, meski kader Demokrat juga ada yang tersangkut kasus korupsi, namun partainya konsisten dalam mendukung KPK.

"Ada atau tidak kadernya yang kena, kami konsisten tidak akan berubah dalam mendukung KPK. Jangan sampai kalau kadernya aman, mendukung KPK habis-habisan tapi kalau ada yang kena lantas melakukan tindakan sebaliknya," ujar SBY.

(baca: Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat Minta KPK Dibekukan)

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana di acara Diskusi Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Partai Demokrat, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, partainya menolak upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry.

(baca: PDI-P Ralat Pernyataan Henry Yosodiningrat soal Pembekuan KPK)

Belakangan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meralat pernyataan Henry. Menurut dia, pihaknya tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan.

"Rekomendasi yang disiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto.