Protes Kebijakan Susi soal Cantrang, Nelayan Serahkan Kajian ke Istana

Kompas.com - 08/09/2017, 15:10 WIB
Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia Riyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua Umum Aliansi Nelayan Indonesia Riyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) meminta pemakaian alat tangkap cantrang dilegalkan oleh pemerintah.

Permintaan ini disampaikan Aliansi kepada Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Riza Damanik.

Pertemuan berlangsung di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9/2017) siang.

Ketua Umum ANI Riyono mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mempresentasikan hasil kajian mengenai penggunaan cantrang.

Baca: Susi Pudjiastuti "Digoyang" Cantrang...

Berdasarkan hasil kajian ANI bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan.

"Pertama, secara teknis ini bukan trawl. Masyarakat kan tahunya cantrang itu trawl. Bedanya kalau cantrang ini bekerja di kolom air, kalau trawl di dasar air," kata Riyono usai pertemuan.

"Dan yang kedua, masyarakat tahunya kalau cantrang ini akan dioperasikan di terumbu karang terkena sampai bawah itu juga tidak benar," tambah dia.

Riyono berharap, hasil kajian aliansi ini bisa disampaikan KSP kepada Presiden Joko Widodo sebagai bahan pertimbangan merevisi aturan larangan cantrang.

Saat ini, penggunaan cantrang masih diperbolehkan hingga akhir tahun, sampai seluruh nelayan mendapat alat tangkap pengganti.

Baca: Jokowi Minta Nelayan Berinovasi dan Tak Hanya Bicara soal Cantrang

Setelah itu, cantrang akan dilarang sesuai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sementara, aliansi ingin agar tak ada larangan penggunaan cantrang.

"Kami harap ini bisa jadi bahan pertimbangan KSP untuk memberi masukan ke pak presiden agar cantrang ini benar-benar bisa dilegalkan. Kalau kajian KSP nanti ini ramah lingkungan ya harus direvisi dong (kebijakan Susi)," kata dia.

Riyono mengaku sudah berupaya untuk menyampaikan hasil kajian ini kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun, sampai saat ini tidak ada respons. Oleh karena itu mereka memilih menyampaikan hasil kajiannya ke KSP.

 "Kalau KKP mau, senang banget kami," ujar Riyono. 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X