Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Kebijakan Susi soal Cantrang, Nelayan Serahkan Kajian ke Istana

Kompas.com - 08/09/2017, 15:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) meminta pemakaian alat tangkap cantrang dilegalkan oleh pemerintah.

Permintaan ini disampaikan Aliansi kepada Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Riza Damanik.

Pertemuan berlangsung di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9/2017) siang.

Ketua Umum ANI Riyono mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mempresentasikan hasil kajian mengenai penggunaan cantrang.

Baca: Susi Pudjiastuti "Digoyang" Cantrang...

Berdasarkan hasil kajian ANI bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan.

"Pertama, secara teknis ini bukan trawl. Masyarakat kan tahunya cantrang itu trawl. Bedanya kalau cantrang ini bekerja di kolom air, kalau trawl di dasar air," kata Riyono usai pertemuan.

"Dan yang kedua, masyarakat tahunya kalau cantrang ini akan dioperasikan di terumbu karang terkena sampai bawah itu juga tidak benar," tambah dia.

Riyono berharap, hasil kajian aliansi ini bisa disampaikan KSP kepada Presiden Joko Widodo sebagai bahan pertimbangan merevisi aturan larangan cantrang.

Saat ini, penggunaan cantrang masih diperbolehkan hingga akhir tahun, sampai seluruh nelayan mendapat alat tangkap pengganti.

Baca: Jokowi Minta Nelayan Berinovasi dan Tak Hanya Bicara soal Cantrang

Setelah itu, cantrang akan dilarang sesuai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sementara, aliansi ingin agar tak ada larangan penggunaan cantrang.

"Kami harap ini bisa jadi bahan pertimbangan KSP untuk memberi masukan ke pak presiden agar cantrang ini benar-benar bisa dilegalkan. Kalau kajian KSP nanti ini ramah lingkungan ya harus direvisi dong (kebijakan Susi)," kata dia.

Riyono mengaku sudah berupaya untuk menyampaikan hasil kajian ini kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun, sampai saat ini tidak ada respons. Oleh karena itu mereka memilih menyampaikan hasil kajiannya ke KSP.

 "Kalau KKP mau, senang banget kami," ujar Riyono. 

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Nasional
Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Nasional
Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah 'Kondangan' Pakai Anggaran Kementan

Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah "Kondangan" Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com