Protes Kebijakan Susi soal Cantrang, Nelayan Serahkan Kajian ke Istana

Kompas.com - 08/09/2017, 15:10 WIB
Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia Riyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua Umum Aliansi Nelayan Indonesia Riyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) meminta pemakaian alat tangkap cantrang dilegalkan oleh pemerintah.

Permintaan ini disampaikan Aliansi kepada Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Riza Damanik.

Pertemuan berlangsung di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9/2017) siang.

Ketua Umum ANI Riyono mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mempresentasikan hasil kajian mengenai penggunaan cantrang.

Baca: Susi Pudjiastuti "Digoyang" Cantrang...

Berdasarkan hasil kajian ANI bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan.

"Pertama, secara teknis ini bukan trawl. Masyarakat kan tahunya cantrang itu trawl. Bedanya kalau cantrang ini bekerja di kolom air, kalau trawl di dasar air," kata Riyono usai pertemuan.

"Dan yang kedua, masyarakat tahunya kalau cantrang ini akan dioperasikan di terumbu karang terkena sampai bawah itu juga tidak benar," tambah dia.

Riyono berharap, hasil kajian aliansi ini bisa disampaikan KSP kepada Presiden Joko Widodo sebagai bahan pertimbangan merevisi aturan larangan cantrang.

Saat ini, penggunaan cantrang masih diperbolehkan hingga akhir tahun, sampai seluruh nelayan mendapat alat tangkap pengganti.

Baca: Jokowi Minta Nelayan Berinovasi dan Tak Hanya Bicara soal Cantrang

Setelah itu, cantrang akan dilarang sesuai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Nasional
Donasikan Plasma Konvalesen, Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19?

Donasikan Plasma Konvalesen, Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19?

Nasional
Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Nasional
PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

Nasional
UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Megawati: Bencana Sulbar dan Kalsel Bisa Diminimalisasi, tapi Kita Tak Waspada

Megawati: Bencana Sulbar dan Kalsel Bisa Diminimalisasi, tapi Kita Tak Waspada

Nasional
Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus RS Ummi

Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus RS Ummi

Nasional
UPDATE 18 Januari: 47.488 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 18 Januari: 47.488 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kemendagri Ajak Jajarannya Proaktif Beri Layanan Penggantian Dokumen untuk Warga Terdampak Bencana

Kemendagri Ajak Jajarannya Proaktif Beri Layanan Penggantian Dokumen untuk Warga Terdampak Bencana

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 144.798 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: Ada 144.798 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan meski Vaksinasi Sudah Mulai

Menko PMK: Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan meski Vaksinasi Sudah Mulai

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 77.579 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: Ada 77.579 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
PMI Terima 7.000 Donor Plasma Konvalesen Sejak Mei 2020

PMI Terima 7.000 Donor Plasma Konvalesen Sejak Mei 2020

Nasional
UPDATE 18 Januari: Bertambah 9.475, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Tembus Rekor

UPDATE 18 Januari: Bertambah 9.475, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Tembus Rekor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X