Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/07/2017, 09:34 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti "digoyang" dalam beberapa waktu terakhir.

Kelompok nelayan di Pantai Utara Jawa berunjuk rasa mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Susi karena melarang nelayan menggunakan cantrang saat menangkap ikan.

Entah kebetulan atau tidak, "goyangan" kelompok nelayan muncul ketika hangat-hangatnya isu perombakan kabinet alias reshuffle, tepatnya pertengahan Juli 2017 ini.

Padahal jika ditelisik, protes nelayan telah ada sejak April 2017. Sempat meredup, aksi protes tersebut kemudian muncul kembali.

Bahkan, pada 3 Mei 2017 lalu, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki juga telah mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Susi untuk memperpanjang masa transisi nelayan beralih dari cantrang ke alat tangkap ikan lain hingga Desember 2017.

Artinya, nelayan di Indonesia masih boleh menggunakan cantrang hingga akhir 2017 tanpa khawatir ditangkap aparat hukum. Nelayan juga diberikan waktu untuk mengganti cantrang dengan alat tangkap jenis lain yang lebih ramah lingkungan.

Lantas, mengapa para nelayan masih protes hingga saat ini?

Juru bicara Aliansi Nelayan Indonesia Sutia Budi, saat audiensi dengan Teten Masduki di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, 11 Juli 2017, sempat ditanya soal itu. Namun, ia tidak menjawabnya.

Sutia malah menjawab, "Teman-teman (wartawan) percaya Ibu Susi atau percaya dengan teman-teman (nelayan) yang mengalami langsung di lapangan? Sekarang kita lihat faktanya saja deh, enggak usah ngarang-ngarang," ujar Sutia.

(Baca: Protes Kebijakan Menteri Susi, Sejumlah Nelayan Diterima di Istana)

Respons Kepala BIN

"Goyangan" para nelayan ini turut direspons Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Jenderal polisi yang biasanya irit bicara ini tiba-tiba mengomentari seputar Susi dan protes nelayan pro-cantrang.

Budi mengakui, ada kartel di Indonesia yang berupaya "menggoyang" posisi Susi sebagai menteri melalui unjuk rasa di jalanan. Budi mengatakan, misi itu dilancarkan karena bisnis kartel pangan di laut terganggu kinerja Susi.

"Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat, demo nelayan dan sebagainya. Kekuatan inilah yang bermain untuk Ibu Susi diganti (dari posisi Menteri KKP)," ujar Budi saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

(Baca: Kepala BIN Budi Gunawan: Kekuatan Kartel Bermain agar Bu Susi Diganti)

Sebagai informasi, potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia mencapai 1,33 triliun dollar AS atau setara dengan sekitar Rp 19 ribu triliun.

Data dari Sekretariat Kabinet dari laman www.setkab.go.id menyebutkan, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi berimbas positif bagi ekonomi negara.

Misalnya produktivitas nelayan meningkat, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor perikanan mencapai 8,64 persen (2015) atau dalam skala ekonomi sebesar Rp 67,08 triliun dan pertumbuhan nilai ekspor mencapai 906,77 juta dollar AS.

(Baca juga: Menteri Susi Ungkap Latar Belakang Pemberantasan "Illegal Fishing")

Susi korban reshuffle?

Pertanyaan menarik kemudian adalah, sukseskah isu cantrang "menggoyang" posisi Susi sebagai menteri?

Pengamat politik Hendri Satrio menilai, isu cantrang yang digulirkan nelayan dan kekuatan di baliknya tidak akan mempan "menggoyang" Susi dari jabatannya.

"(Isu cantrang) tidak cukup kuat. Susi masih populis di masyarakat kendati ada goyangan isu cantrang. Citra positifnya masih jauh lebih besar ketimbang cantrang," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (17/7/2017).

Apalagi, sinyal bahwa Susi dibela partai pendukung Joko Widodo sangat kental. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Budi Gunawan.

(Baca juga: Kata Teten, Jokowi Bicara "Reshuffle" Kabinet untuk Memotivasi Menteri)

Namun, ia yakin Presiden Jokowi juga tidak akan membiarkan isu cantrang melebar dan membesar sehingga merugikan pemerintah.

Presiden diyakini akan melakukan sejumlah kebijakan untuk mengakomodasi kemauan para nelayan yang dikabarkan merupakan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 silam.

Soal reshuffle, Hendri memiliki pendapat tersendiri. Menurut dia, jika reshuffle memang jadi dilakukan, itu bukan didasarkan pada kinerja.

"Reshuffle kali ini jika ada, bisa juga dijadikan ajang pembentukan tim sukses putaran kedua. Bila begitu, maka anggota kabinet yang juga tim sukses 2014 semisal Luhut Panjaitan, Rini Soemarno, Amran Sulaiman, Teten Masduki, Puan Maharani, Susi Pudjiastuti dan Pratikno sangat mungkin aman dari reshuffle," ujar Hendri.

"Kalaupun terkena, saya prediksi hanya akan digeser ke posisi lain. Jadi bila benar ada reshuffle, ini bukan tentang kinerja," kata dia.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Nasional
Soal Penarikan Obat Sirup, Kemenkes: Kita Tunggu BPOM

Soal Penarikan Obat Sirup, Kemenkes: Kita Tunggu BPOM

Nasional
PKS dan Golkar Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres 2024 Saat Bertemu

PKS dan Golkar Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres 2024 Saat Bertemu

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan soal Pengawasan Obat

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan soal Pengawasan Obat

Nasional
Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Nasional
Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, 'Enough Is Enough'

Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, "Enough Is Enough"

Nasional
Potret Ganjar Pranowo 'Nyempil' di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Potret Ganjar Pranowo "Nyempil" di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Nasional
KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran 'Copas' Dapil

KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran "Copas" Dapil

Nasional
Gempa Turkiye, Dubes RI Cari Ibu dengan 2 Anak yang Masih Hilang Kontak

Gempa Turkiye, Dubes RI Cari Ibu dengan 2 Anak yang Masih Hilang Kontak

Nasional
Kapolri: Kami Keliling Negara ASEAN untuk Tangkap Buron KPK

Kapolri: Kami Keliling Negara ASEAN untuk Tangkap Buron KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.