Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang: KPK Jangan Salahkan DPR kalau Pansus Beri Rekomendasi Sepihak

Kompas.com - 06/09/2017, 11:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam rapat bersama Panitia Khusus Hak Angket KPK jika diundang.

Meski begitu, Anggota Pansus Hak Angket KPK Bambang Soesatyo memastikan pihaknya akan tetap mengeluarkan rekomendasi pansus sesuai jadwal yang ditentukan, tanpa klarifikasi dari KPK.

"Kalau ini tidak dimanfaatkan oleh pimpinan KPK, jangan salahkan DPR-nya kalau memberikan rekomendasi yang sifatnya sepihak karena tidak dapat konfirmasi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

 

(baca: Manuver Pansus Angket dan Ancaman KPK Dilemahkan)

Ia menegaskan, pansus berusaha menyerap berbagai informasi secara seimbang, termasuk mengundang KPK sebagai objek angket.

Politisi Partai Golkar itu berharap KPK bersedia datang jika diundang. Bambang juga mengimbau agar pimpinan KPK meninggalkan ego pribadi dan memikirkan institusi secara keseluruhan.

Sebab, jika KPK tetap bersikeras tak hadir, maka institusi KPK yang akan dirugikan.

"Pimpinan kan lima tahun akan berganti. Jadi hadir saja, enggak perlu ada yang ditakuti," tutur Ketua Komisi III DPR itu.

 

(baca: Gerindra: Pansus Angket Jangan Lakukan Pembusukan terhadap KPK)

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan KPK tak akan memenuhi panggilan pansus angket KPK meski diundang.

Agus berargumen, KPK masih menunggu hasil gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembentukan pansus.

"Kalau Komisi III yang ngundang, ya kami datang. Orang partner (kerja)-nya kok," ucap Agus di Gedung KPK, Selasa (22/8/2017).

(baca: Wakapolri Sempat Minta Direktur Penyidikan KPK Tak Temui Pansus Angket)

Namun, pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dan KPK yang dijadwalkan hari ini, Rabu, KPK berhalangan hadir.

"Karena sebagian pimpinan sedang menjalankan tugas lain di luar kota, jadi kami minta untuk dijadwal ulang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (6/9/2017).

Menurut Febri, untuk rencana jadwal rapat dengar pendapat hari ini, KPK sudah menyampaikan surat pemberitahuan pada Senin kemarin, kepada Sekretariat DPR RI.

Meski tidak dapat hadir, menurut Febri, pada prinsipnya KPK menghargai undangan Komisi III DPR dan bersedia untuk hadir.

Kompas TV Siapa "Jenderal" Dibalik Kasus Novel baswedan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com