Sidang Uji Materi, Pembentukan Pansus Angket KPK Dinilai Terkait Kasus E-KTP

Kompas.com - 05/09/2017, 22:08 WIB
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto memberikan keterangan dalam sidang uji materi soal hak angket yang digelar di Mahakamah Konstitusi, Selasa (5/9/2017). Bambang menjadi ahli dari salah satu pemohon uji materi. Fachri FachrudinMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto memberikan keterangan dalam sidang uji materi soal hak angket yang digelar di Mahakamah Konstitusi, Selasa (5/9/2017). Bambang menjadi ahli dari salah satu pemohon uji materi.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menilai, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR sangat erat kaitannya dengan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Sebab, pembahasan untuk membentuk Pansus Hak Angket KPK justru ramai di DPR setelah adanya kesaksian mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani yang menyebut sejumlah nama turut terlibat dalam kasus tersebut.

DPR pun mendesak KPK membuka rekaman yang disampaikan oleh Miryam.

Hal ini disampaikan Bambang dalam sidang uji materi soal hak angket yang digelar di Mahakamah Konstitusi, Selasa (5/9/2017). Bambang menjadi ahli dari pemohon uji materi nomor perkara 47/PUU-XV/2017.

"Bagaimana kaitannya dengan panitia angket, jika diteliti dan dikaji dengan seksama ada fakta yang tak terbantahkan," kata Bambang.

"Sejak awal, sebagian anggota Komisi III DPR sudah memiliki kepentingan agar KPK bersedia membuka rekaman pemeriksaan tersangka kasus korupsi e-ktp berkaitan Miryam S Haryani," ujar dia.

(Baca juga: ICW Berharap Putusan Sela Uji Materi Hak Angket Segera Dikeluarkan MK)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, lanjut Bambang, anggota Pansus Angket KPK merupakan orang-orang yang juga disebut terlibat dalam dakwaan kasus e-KTP.

Selain itu, sejumlah nama tersebut juga disebut terkait pada kasus lain yang tengah ditangani KPK.

"Pimpinan anggota Pansus Hak Angket KPK namanya juga disebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi KTP elektronik. Dan juga sebagian anggota pansus adalah pihak yang diduga mengancam Miryam S Haryani untuk mencabut keterangannya," kata Bambang.

Untuk diketahui, ada puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Adapun uji materi terkait kewenangan DPR menggunakan hak angket terhadap KPK diajukan oleh sejumlah pihak. Sidang kali ini, diperuntukkan pemohon nomor perkara 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV/2017, dan 47/PUU-XV/2017.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Nasional
Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Nasional
Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Nasional
Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Nasional
Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Nasional
Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Nasional
UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X