Megawati Bela Jokowi: Apa Enggak Boleh Presiden Bikin Perppu?

Kompas.com - 15/08/2017, 12:54 WIB
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri melihat salah satu satu koleksi lukisan Istana Kepresidenan pada pameran lukisan bertajuk Senandung Ibu Pertiwi di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Pameran dalam rangka peringatan HUT ke-72 RI tersebut menampilkan 48 lukisan karya 41 pelukis yang diciptakan antara abad 19 dan 20, yang terbagi menjadi empat tema yaitu, Keragaman Alam, Dinamika Keseharian, Tradisi dan Identitas, dan Mitologi dan Religi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/17 ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPresiden kelima RI Megawati Soekarnoputri melihat salah satu satu koleksi lukisan Istana Kepresidenan pada pameran lukisan bertajuk Senandung Ibu Pertiwi di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Pameran dalam rangka peringatan HUT ke-72 RI tersebut menampilkan 48 lukisan karya 41 pelukis yang diciptakan antara abad 19 dan 20, yang terbagi menjadi empat tema yaitu, Keragaman Alam, Dinamika Keseharian, Tradisi dan Identitas, dan Mitologi dan Religi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/17
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima Megawati Soekarnoputri membela Presiden Joko  Widodo (okowi) yang dituding diktator karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tetang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ia menegaskan Perppu merupakan instrumen peraturan perundang-undangan yang konstitusional untuk diterbitkan oleh Presiden.

Megawati bahkan meminta pihak yang menuding Jokowi diktator tak hanya ribut di media sosial.

"Apa enggak boleh Presiden bikin Perppu? Kenapa enggak boleh? Lalu kalau negara dalam keadaan bahaya kita disuruh diam saja Pak? Betul lho. Saya sering tanya gitu," kata Megawati dalam dialog kebangsaan di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Menurut Mega, dalam kondisi yang genting dan mengancam kesatuan bangsa, Presiden berhak mengeluarkan Perppu tersebut. Mega juga mengatakan para pendiri bangsa akan melakukan hal yang sama dengan Presiden Jokowi jika melihat kondisi sekarang.

(Baca:Megawati: Pak Jokowi Dibilang Diktator, Sanggup Membuktikannya, Enggak?)

"Apa begitu riwayat Indonesia yang kita cintai? Kalau saya ya kita bela mati-matian. Presiden buat Perpres dan Perppu itu konstitusional. Memang enggak boleh apa?" lanjut Ketua Umum PDI-P itu.

Sebelumnya Megawati pun minta orang yang menuduh Presiden Jokowi diktator untuk membuktikan omongannya. "Kalau Pak Jokowi dibilang sebagai diktator, orang yang ngomong itu, hayoo sanggup membuktikan kediktatorannya Pak Jokowi atau enggak?" ujar Megawati di sela pidato penguatan pendidikan Pancasila di halaman Istana Presiden Bogor, Sabtu (12/8/2017).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Megawati juga menantang orang yang menuduh Jokowi sebagai pemimpin diktator untuk menemui Jokowi langsung. Megawati ingin mengecek apakah orang tersebut berani atau tidak mengatakan tuduhannya langsung di depan Jokowi.

"Bilang saja, Pak saya mau ketemu sama Bapak sebagai Presiden, berhadap-hadapan. Nah, itu baru jantan," lanjut Megawati.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MUI Cholil Nafis Positif Covid-19

Ketua MUI Cholil Nafis Positif Covid-19

Nasional
Bahaya Varian Delta, Cepat Menyebar dengan Tingkat Keparahan Lebih hingga Serang Orang Usia Muda

Bahaya Varian Delta, Cepat Menyebar dengan Tingkat Keparahan Lebih hingga Serang Orang Usia Muda

Nasional
Lapor Covid-19: Tak Ada 'Sense of Crisis' Pemimpin, Kita seperti Perang Tanpa Panglima

Lapor Covid-19: Tak Ada "Sense of Crisis" Pemimpin, Kita seperti Perang Tanpa Panglima

Nasional
IAKMI: Rem, Gas, Rem Gas, Kebijakan Itu Hanya Menunda Bom Waktu

IAKMI: Rem, Gas, Rem Gas, Kebijakan Itu Hanya Menunda Bom Waktu

Nasional
Kemenkes: Sudah Ada 91 Juta Dosis Vaksin Covid-19 di Indonesia

Kemenkes: Sudah Ada 91 Juta Dosis Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap ke-17 Sebanyak 10 Juta Dosis Sinovac Tiba di Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap ke-17 Sebanyak 10 Juta Dosis Sinovac Tiba di Indonesia

Nasional
PERSI Sebut Arus Pasien Non-Covid-19 di RS Terdampak Lonjakan Kasus Corona

PERSI Sebut Arus Pasien Non-Covid-19 di RS Terdampak Lonjakan Kasus Corona

Nasional
Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Nasional
Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Nasional
PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X