Megawati Bela Jokowi: Apa Enggak Boleh Presiden Bikin Perppu?

Kompas.com - 15/08/2017, 12:54 WIB
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri melihat salah satu satu koleksi lukisan Istana Kepresidenan pada pameran lukisan bertajuk Senandung Ibu Pertiwi di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Pameran dalam rangka peringatan HUT ke-72 RI tersebut menampilkan 48 lukisan karya 41 pelukis yang diciptakan antara abad 19 dan 20, yang terbagi menjadi empat tema yaitu, Keragaman Alam, Dinamika Keseharian, Tradisi dan Identitas, dan Mitologi dan Religi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/17 ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPresiden kelima RI Megawati Soekarnoputri melihat salah satu satu koleksi lukisan Istana Kepresidenan pada pameran lukisan bertajuk Senandung Ibu Pertiwi di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Pameran dalam rangka peringatan HUT ke-72 RI tersebut menampilkan 48 lukisan karya 41 pelukis yang diciptakan antara abad 19 dan 20, yang terbagi menjadi empat tema yaitu, Keragaman Alam, Dinamika Keseharian, Tradisi dan Identitas, dan Mitologi dan Religi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/17
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima Megawati Soekarnoputri membela Presiden Joko  Widodo (okowi) yang dituding diktator karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tetang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ia menegaskan Perppu merupakan instrumen peraturan perundang-undangan yang konstitusional untuk diterbitkan oleh Presiden.

Megawati bahkan meminta pihak yang menuding Jokowi diktator tak hanya ribut di media sosial.

"Apa enggak boleh Presiden bikin Perppu? Kenapa enggak boleh? Lalu kalau negara dalam keadaan bahaya kita disuruh diam saja Pak? Betul lho. Saya sering tanya gitu," kata Megawati dalam dialog kebangsaan di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Menurut Mega, dalam kondisi yang genting dan mengancam kesatuan bangsa, Presiden berhak mengeluarkan Perppu tersebut. Mega juga mengatakan para pendiri bangsa akan melakukan hal yang sama dengan Presiden Jokowi jika melihat kondisi sekarang.

(Baca:Megawati: Pak Jokowi Dibilang Diktator, Sanggup Membuktikannya, Enggak?)

"Apa begitu riwayat Indonesia yang kita cintai? Kalau saya ya kita bela mati-matian. Presiden buat Perpres dan Perppu itu konstitusional. Memang enggak boleh apa?" lanjut Ketua Umum PDI-P itu.

Sebelumnya Megawati pun minta orang yang menuduh Presiden Jokowi diktator untuk membuktikan omongannya. "Kalau Pak Jokowi dibilang sebagai diktator, orang yang ngomong itu, hayoo sanggup membuktikan kediktatorannya Pak Jokowi atau enggak?" ujar Megawati di sela pidato penguatan pendidikan Pancasila di halaman Istana Presiden Bogor, Sabtu (12/8/2017).

Megawati juga menantang orang yang menuduh Jokowi sebagai pemimpin diktator untuk menemui Jokowi langsung. Megawati ingin mengecek apakah orang tersebut berani atau tidak mengatakan tuduhannya langsung di depan Jokowi.

"Bilang saja, Pak saya mau ketemu sama Bapak sebagai Presiden, berhadap-hadapan. Nah, itu baru jantan," lanjut Megawati.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X