KPU Pastikan Parpol Peserta Pemilu 2014 Tak Perlu Verifikasi Ulang

Kompas.com - 07/08/2017, 20:27 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Jakarta, Senin (24/7/2017). Paska rapat paripurna yang mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu, KPU berharap UU Pemilu segera dicatatkan dalam lembaran negara. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Jakarta, Senin (24/7/2017). Paska rapat paripurna yang mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu, KPU berharap UU Pemilu segera dicatatkan dalam lembaran negara.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memastikan akan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pemilu dalam tahapan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, KPU tidak akan memverifikasi ulang parpol peserta Pemilu 2014 yang akan kembali mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019.

"Ya kan perintah undang-undangnya begitu. Untuk parpol yang telah terverifikasi dan lolos," kata Arief di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Lebih lanjut dia mengatakan, mengacu hasil verifikasi 2014, ada 12 parpol nasional yang lolos masuk menjadi peserta Pemilu 2019 dan tiga parpol lokal.

Sementara itu, soal adanya daerah pemilihan baru, yakni Kalimantan Utara (Kaltara), Arief menuturkan bahwa KPU akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Arief menyadari ada potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan verifikasi parpol peserta pemilu ini. Namun, ia meyakinkan bahwa KPU bekerja berdasarkan regulasi yang ada.

Selain itu, imbuh Arief, KPU juga terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu.

"Kami minta mereka simpan rapi dokumennya. Kalau ada sengketa, itulah yang akan menjadi alat bukti KPU. Itu yang menjadi tanggung jawab KPU bekerja benar atau tidak," kata Arief.

Dalam rapat pleno yang digelar siang ini, KPU telah mengambil keputusan untuk melakukan pelatihan lagi untuk KPU Provinsi dan parpol. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan untuk menggunakan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik).

Arief berharap, baik penyelenggara maupun peserta pemilu memiliki pemahaman yang sama soal tahapan pemilu dan persyaratan verifikasi. Sehingga, tidak ada kesalahpahaman di antara peserta dan penyelenggara pemilu.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Nasional
 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Nasional
BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Nasional
Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Nasional
Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Nasional
IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Nasional
Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Nasional
Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Nasional
Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Nasional
Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Nasional
Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Nasional
Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia

Nasional
Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X