Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Berharap Dukungan Parpol Lain untuk Jokowi 2019 Solid

Kompas.com - 04/08/2017, 19:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

KUTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ahmad Basarah mengapresiasi langkah partai politik lain yang telah mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.

Deklarasi dukungan di antaranya telah dilakukan partai yang saat ini bagian dari koalisi pendukung pemerintah, yakni Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia berharap, dukungan-dukungan tersebut solid.

"Tentu saja kami harapkan solidnya dukungan itu dan kesinambungan dukungan yang telah dinyatakan akan diberikan, secara substansial didasari oleh pertimbangan partai-partai politik itu," kata Basarah, di sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura, di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017).

Baca: Dukungan Maju Pilpres 2019 Terus Bertambah, Ini Respons Jokowi

Keputusan mengenai dukungan PDI-P kepada Jokowi, kata dia, hanya menyangkut urusan tata cara organisasi.

Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dalam konteks hubungan politik, PDI-P diibaratkan merupakan rahim politik tempat Jokowi dibesarkan.

Dengan demikian, menurut dia, secara psikopolitik Jokowi dan PDI-P dilihat saling berkaitan di mata masyarakat.

"Jadi kalau dilihat proses dan substansi hubungan Jokowi dan PDI-P mestinya sudah tidak ada lagi pertanyaan mengenai hal itu," kata Basarah.

Dukungan partai politik terhadap Jokowi setidaknya sudah dideklarasikan resmi oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.

Sementara, Partai Perindo juga mewacanakan dukungan untuk Jokowi, dan baru diputuskan secara resmi pada Rapimnas akhir tahun ini.

Pada acara Rapimnas Hanura yang dihadiri Jokowi, partai yang diketuai oleh Oesman Sapta Odang itu kembali menegaskan dukungannya untuk Jokowi pada pilpres 2019.

Setelah sebelumnya telah disampaikan Desember 2016 lalu pada forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura.

Kompas TV Apa dampak dari tarik ulur ini?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com