Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumarsih: Orang Bicara Pemilu 2019, Saya Lebih Baik Golput!

Kompas.com - 03/08/2017, 20:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Maria Catarina Sumarsih, ibu dari korban Tragedi Semanggi I, kecewa dengan Presiden Joko Widodo yang dinilainya tidak tepat janji.

Sudah memasuki tahun ketiga pemerintahan, Presiden Jokowi belum juga melaksanakan salah satu poin dalam Nawa Cita, yakni menuntaskan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sumarsih pun menegaskan, tidak akan menjatuhkan pilihannya pada Pilpres 2019 untuk Jokowi.

"Program aksi Jokowi-JK, salah satu butir mengatakan, kami berkomitmen menghapus impunitas. Tapi kenyataannya sudah tahun ketiga pemerintahannya, sampai sekarang belum ada tanda-tanda memprioritaskan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu," ujar Sumarsih dalam aksi Kamisan di seberang Kompleks Istana Presiden, Kamis (3/8/2017).

(Baca: Sumarsih: Jokowi Menggunakan Penyelesaian Kasus HAM demi Meraup Suara)

"Sekarang ini sudah banyak orang berbicara pemilu 2019. Untuk itu, saya sebagai keluarga korban yang memperjuangkan supremasi hukum, saya juga lebih baik berbicara, lebih baik golput," lanjut dia.

Ibunda dari mahasiswa bernama Benardinus Realino Irawan itu yakin, janji akan menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu akan terlontar lagi jika Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2019.

Berkaca pada sepanjang pemerintahan Jokowi-JK, Sumarsih pun yakin bahwa isu penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu akan kembali menjadi cara pencitraan paling ampuh untuk menyerang lawan politik Jokowi sekaligus mengangkat popularitasnya.

"Karena sudah teruji selama pemerintahan, apa yang tertulis dalam visi misi dan program aksi, ternyata tidak ditepati janjinya," ujar Sumarsih.

 

(Baca: Ini Kendala Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu Menurut Wiranto)

Tidak hanya kecewa pada Jokowi, Sumarsih juga kecewa kepada wakil rakyat di Senayan. Khususnya, anggota DPR RI yang berlatar belakang aktivis.

"Yang sangat menyedihkan, anak-anak muda yang sekarang menjadi anggota DPR itu, dulunya meneriakkan memberantas korupsi, tetapi kenyataannya dia mendukung dan melindungi para koruptor," ujar Sumarsih.

Aksi "Kamisan" yang digelar Kamis ini merupakan aksi yang ke-5001. Selain diisi orasi politik, aksi "Kamisan" kali ini juga diwarnai dengan gamelan dan pembagian buku berisi isu-isu HAM. Sekitar pukul 15.40 WIB, Presiden Jokowi tampak keluar dari Istana.

Iring-iringan mobil kepresidenan melintas di Jalan Medan merdeka Utara menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat. Namun, Jokowi tidak menengok aksi tersebut.

"Biarin saja," ujar Sumarsih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com