Jokowi Tegur Menteri BUMN soal Penggunaan Komponen Dalam Negeri

Kompas.com - 01/08/2017, 16:25 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Rini Soemarno saat meninjau Seksi I ruas jalan tol Pekanbaru - Kandis - Dumai, Minggu (23/7/2017). Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRPresiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Rini Soemarno saat meninjau Seksi I ruas jalan tol Pekanbaru - Kandis - Dumai, Minggu (23/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Presiden melihat, banyak BUMN besar belum menjalankan dengan benar kebijakan pemerintah terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Saya masih melihat, saya ulangi, di BUMN-BUMN terutama yang gede-gede, masih banyak yang belum melihat TKDN ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait TKDN di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Padahal, Jokowi menegaskan, pada rapat terbatas terkait TKDN pada 23 Februari 2016 lalu, ia sudah menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas di dalam negeri.

(baca: Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Siti dalam Rapat Kabinet)

TKDN, lanjut Jokowi, bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tapi bisa juga mendorong masuknya investasi di sektor industri subtitusi impor.

Selain itu, memperkuat terjadinya transfer teknologi serta menghidupkan industri pendukung dan energi baru.

"Muara akhirnya adalah pergerakan roda perekonomian nasional kita," tambah Jokowi.

Jokowi meyakini, jika produk yang dihasilkan dalam industri nasional terus diperkuat, didampingi dan difasilitasi, maka akan mampu bersaing dengan produk impor baik dari sisi harga maupun sisi kualitas.

Untuk itu, Jokowi meminta agar TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan dalam perlengkapan syarat proses pengadaan barang dan jasa.

"Ini tolong digarisbawahi karena saya lihat sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang

Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang

Nasional
Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Nasional
Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X