Ketua Komisi VIII: Tak Ada Jalan Gunakan Dana Haji untuk Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menilai, penggunaan dana haji untuk sektor infrastruktur tak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sebab, batasan penggunaan dana haji telah tertuang dalam beberapa pasal dalam aturan tersebut.

Misalnya, pada Pasal 2 yang menyebutkan soal asas pengelolaan keuangan dana haji dan Pasal 3 soal tujuan pengelolaan keuangan haji.

Dalam Pasal 3, tujuan pengelolaan dana haji adalah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya pajak ibadah haji, serta manfaatnya bagi kepentingan umat Islam.

(baca: Menag: Dana Haji Boleh untuk Investasi Infrastruktur Selama Sesuai Syariah)

"Maka Komisi VIII DPR RI dengan tegas mengatakan sampai saat ini belum ada jalan untuk penggunaan dana BPIH untuk kepentingan infrastruktur," kata Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Namun ada pengecualian. Misalnya, infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur berkaitan dengan penyelenggaraan haji.

Seperti asrama haji, pembangunan hotel di Mekkah, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana haji dan lainnya.

"Di luar itu tak ada jalan untuk itu," tuturnya.

(baca: Ketua MUI: Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Infrastruktur)

Dalam Pasal 26, kata Ali, juga disebutkan bahwa dana haji harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam.

Ketentuan tersebut, menurut dia, membuat dana haji tak bisa digunakan di luar peruntukan tersebut.

"Pandangan yuridis itu kemudian kita lihat belum ada celah dan tidak ada celah untuk menggunakan di luar kepentingan kemaslahatan umat Islam dan jemaah haji," tuturnya.

(baca: Jokowi: Penggunaan Dana Haji Harus dengan Prinsip Kehati-hatian)

Jika memang ada diskresi, maka Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai perlu ada perubahan undang-undang.