Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Siti dalam Rapat Kabinet

Kompas.com - 24/07/2017, 11:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Teguran diberikan terkait peraturan menteri (permen) yang dianggap menghambat investasi.

"Pada Permen-Permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini, direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam rapat kabinet paripurna dengan topik RAPBN tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017).

"Ini tolong diberikan catatan ini, dan juga Permen-Permen yang lain. Hati-hati," tambah Jokowi.

(baca: "Curhat" Jokowi Saat Rapat Kabinet di Istana...)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Rapat kerja tersebut membahas perubahan RKA-K/L dalam RAPBN-P tahun anggaran 2017 dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Rapat kerja tersebut membahas perubahan RKA-K/L dalam RAPBN-P tahun anggaran 2017 dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016.
Jokowi mengingatkan para menteri lainnya yang hadir dalam rapat paripurna tersebut untuk berhati-hati dalam menerbitkan permen.

Sebelum permen dikeluarkan, Jokowi meminta ada perhitungan dan kalkulasi yang matang.

"Diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu, komunikasinya dengan masyakarat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu. Sehingga jangan sampai menerbitkan peraturan menteri yang ini nanti bisa menghambat dunia usaha, dan hanya menambah kewenangan dari kementerian itu sendiri," kata Jokowi.

(baca: Jokowi Mengaku Tak Ingin Terlalu Condong ke Barat atau ke China...)

Kepala Negara mengingatkan, yang harus dilakukan negara saat ini adalah mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, berinvestasi dan mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu, jangan sampai permen justru memberikan ketakukan kepada pengusaha untuk berinvestasi.

"Karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan yang itu semua kita harus ngerti tujuannya ke mana, ucapnya.

(baca: Ditegur Jokowi, Menteri Siti Merasa Tak Pernah Persulit Pengusaha)

Sementara itu, Menteri Siti merasa tidak pernah mengeluarkan permen yang mempersulit pengusaha dalam berinvestasi.

Siti mengatakan, selama ini tidak pernah ada keluhan dari pengusaha yang diarahkan kepada kementeriannya.

"Enggak, kan enggak kedengeran ributnya apa coba," kata Siti usai rapat kabinet.

Siti merasa tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari Jokowi terkait permen tak ramah investasi.

Meski demikian, Siti mengaku akan segera mengevaluasi apakah ada permen yang diterbitkan kementeriannya yang mengganggu iklim usaha.

"Ayo makanya nanti saya cek saja. Saya harus pelajari dulu karena yang ngomong Presiden, harus saya cek dulu," kata dia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/12/2016).Estu Suryowati/Kompas.com Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/12/2016).
Adapun Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya akan segera mengevaluasi Permen yang berpotensi menyulitkan pengusaha.

(baca: Ditegur Jokowi, Kementerian ESDM Evaluasi Peraturan yang Persulit Pengusaha)

Arcandra menilai, teguran yang disampaikan Presiden Jokowi tidak mengarah pada satu Permen tertentu.

Namun, banyak Permen yang harus dievaluasi.

"Setiap permen dan kebijakan akan kami evaluasi yang ujuannya untuk mempermudah investasi. Itu pesan dari Pak Presiden, dan itu sangat kami perhatikan," katanya.

"ESDM kan energi dan sumber daya mineral. Berbagai macam ada di ESDM. Banyak lah Permen. Tahun ini sudah ada 42-43 Permen, semuanya akan kami evaluasi," tambah Arcandra.

Arcandra mengaku akan segera berdiskusi dengan Jokowi terkait evaluasi Permen ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com