Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditegur Jokowi, Menteri Siti Merasa Tak Pernah Persulit Pengusaha

Kompas.com - 24/07/2017, 14:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya merasa tidak pernah mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang mempersulit pengusaha dalam berinvestasi.

Hal ini disampaikan Siti menanggapi teguran yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Siti mengatakan, selama ini tidak pernah ada keluhan dari pengusaha yang diarahkan kepada kementeriannya.

"Enggak, kan enggak kedengeran ributnya apa coba," kata Siti usai rapat kabinet.

(baca: Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Siti dalam Rapat Kabinet)

Siti merasa tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari Jokowi terkait permen tak ramah investasi.

Namun, tiba-tiba saja teguran langsung diberikan dalam rapat paripurna kabinet yang dihadiri seluruh menteri.

Meski demikian, Siti mengaku akan segera mengevaluasi apakah ada permen yang diterbitkan kementeriannya yang mengganggu iklim usaha.

"Ayo makanya nanti saya cek saja. Saya harus pelajari dulu karena yang ngomong Presiden, harus saya cek dulu," kata dia.

Saat membuka rapat kabinet paripurna dengan dengan topik RAPBN tahun 2018, Senin pagi tadi, Jokowi menegur menteri Siti dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

Teguran diberikan karena kedua menteri tersebut kerap mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang tidak tahan investasi.

"Pada Permen-Permen, baik di Kehutanan dan Lingkungan Hidup, di ESDM misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini, direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi," kata Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan para menteri lainnya yang hadir dalam rapat paripurna tersebut untuk berhati-hati dalam menerbitkan permen.

Sebelum permen dikeluarkan, Jokowi meminta ada perhitungan dan kalkulasi yang matang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com