Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Curhat" Jokowi Saat Rapat Kabinet di Istana...

Kompas.com - 24/07/2017, 11:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Sein (24/7/2017).

Saat memberikan sambutan, ia sempat "curhat" soal pemberitaan media. Apa isi "curhatan" Jokowi?

Jokowi mengaku heran saat media-media tak memberitakan survei Gallup World yang menempatkan Indonesia do peringkat pertama dalam hal kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Ia membandingkan dengan yang terjadi di India.

Menurut Jokowi, media-media di India memberitakan secara luas mengenai survei itu, di mana India menempati urutan ketiga. 

"Yang saya lihat, yang nomor 3 saja, semua koran itu keluar semuanya. Semua media itu keluar semuanya. Tapi kita, nomor 1 tidak ada yang keluar," kata Jokowi, dalam rapat kabinet dengan topik RAPBN tahun 2018 itu. 

Baca: Sri Mulyani: Indonesia Peringkat Pertama Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

"Tapi enggak apa-apa, ini sebuah anu untuk kita, yang akan memacu kita semuanya untuk memperbaiki," tambah Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tetap memberikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh menterinya.

Menurut Jokowi, hasil survei Gallup menunjukkan bahwa jajarannya sudah bekerja keras sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat.

"Ini hal yang sangat penting, sangat mendasar sekali dalam kita bekerja. Kalau dipercaya oleh rakyat itu bekerja akan lebih mudah," kata Jokowi.

Dikutip dari siaran pers resmi Istana, Selasa (18/7/2017), Sri Mulyani melaporkan hasil survei ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Memang benar bahwa Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal 'trust and confidence in national government' berdasarkan data Gallup," ujar Sri.

Sri mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi beberapa faktor.

Faktor-faktor itu, di antaranya, masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat, tanggap, adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko sekaligus memberikan pelayanan publik secara efektif.

Hasilnya, 80 persen responden menyatakan, pemerintah memenuhi hal itu seluruhnya.

Angka 80 persen ini meningkat 28 persen dibandingkan angka tingkat kepercayaan 10 tahun lalu, yakni 2007 yang hanya mencapai 52 persen.

Kompas TV Ombudsman Ajak Tingkatkan Pelayanan Publik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com