Kompas.com - 24/07/2017, 05:05 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung khawatir, situasi partai saat ini akan membuat suara partai semakin terpuruk. Jika terus menurun, bahkan tak menutup kemungkinan partai berlambang beringin itu akan terdepak dari parlemen pada pemilu legislatif mendatang.

Hal ini menyusul ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Citra partai di mata publik, kata dia, akan memengaruhi keterpilihan Golkar di masa mendatang.

"Kalau trennya turun lagi, bisa kita bayangkan jadi berapa persen. Bisa 5 persen, 4 persen bahkan di bawah 4 persen," kata Akbar di kediamannya di Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2017).

Jika berada di atas 4 persen, maka Golkar masih bisa memiliki perwakilan di DPR. Namun, jika perolehan suaranya di bawah 4 persen maka Golkar tak akan lagi memiliki perwakilan di DPR. Apalagi, Undang-Undang Pemilu telah disahkan dengan besaran ambang batas parlemen 4 persen.

(Baca: Setya Novanto Tersangka, Apa yang Sebaiknya Dilakukan Golkar?)

"Kalau akhitnya kami tidak lagi bisa punya wakil di DPR bagaimana coba? Siapa yang harus mempertanggungjawabkan ini. Ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh," ucap Akbar.

Akbar mengaku tak pernah berpikir bahwa suara Golkar bisa terjun bebas hingga di bawah 4 persen. Namun, hal itu menurutnya bisa saja terjadi jika Golkar membiarkan partai tetap dalam situasi saat ini.

"Kalau eksistensi Golkar seperti yang dikhawatirkan, untuk apa kita punya partai kalau tidak punya lagi wakil di DPR?" kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Kompas TV Partai Golkar Masih Kaji Surat Penetapan Tersangka Setnov
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.