Polisi Akan Bubarkan Kegiatan HTI jika Tetap Beraktivitas

Kompas.com - 19/07/2017, 13:55 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, dengan dicabutnya status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI), maka ormas tersebut tak bisa menggelar kegiatan atas nama organisasi.

Jika HTI masih beraktivitas seperti biasa, maka polisi akan membubarkannya.

"Kalau mereka unjuk rasa atas nama HTI pasti akan langsung dibubarkan," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Demikian pula jika HTI meminta izin polisi untuk menggelar kegiatan.

Setyo memastikan, Polri tak akan memberi izin karena sudah tidak lagi diakui oleh pemerintah.

Baca: Ormas Apa yang Akan Dibubarkan Setelah HTI? Ini Jawaban Jokowi

Ia mengingatkan, ada ancaman pidana bagi kelompok masyarakat yang memaksakan kegiatan tanpa seizin polisi.

"Kalaupun dia memaksakan (kegiatan), pasti akan dibubarkan. Secara organisasi mereka kan sudah dibubarkan," kata Setyo.

Setyo mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tidak berlaku surut sehingga polisi tidak dapat menindak anggota HTI atas kegiatan mereka sebelumnya.

Namun, hukum akan berlaku jika kegiatan serupa masih berlangsung pasca pembubaran oleh pemerintah.

"Nanti kalau masih ada yang memaksakan ngomong (ideologi khilafah), kami bisa proses. Sesuai dengan klausul pidananya kita akan lihat," kata Setyo.

Baca: Kemenkumham Persilakan HTI Tempuh Jalur Hukum jika Tolak Dibubarkan

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM resmi membubarkan HTI dengan mencabut status badan hukumnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris menganggap ormas tersebut tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan dasar hukum negara.

Pemerintah menganggap ideologi ormas HTI tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

Fakta di lapangan, menurut pemerintah, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. HTI dianggap mengingkari AD/ART sendiri.

Kompas TV Mendadak Khilafah - Aiman (Bag 2)

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

Nasional
Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Nasional
Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Nasional
UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Nasional
Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Nasional
MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Nasional
Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

Nasional
Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X