Kemenkumham Persilakan HTI Tempuh Jalur Hukum jika Tolak Dibubarkan

Kompas.com - 19/07/2017, 11:48 WIB
Sejumlah pengunjuk rasa ormas Islam melakukan aksi demo di Bundaran Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017). Aksi itu menolak Pemerintahan Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pengaturan organisasi kemasyarakatan atau ormas. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSejumlah pengunjuk rasa ormas Islam melakukan aksi demo di Bundaran Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017). Aksi itu menolak Pemerintahan Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pengaturan organisasi kemasyarakatan atau ormas.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris tak memungkiri bahwa ada segelintir pihak yang menentang pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indinesia ( HTI).

Ia meminta pihak-pihak tersebut mengajukan keberatan lewat jalur hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

“Silahkan mengambil jalur hukum,” ujar Freddy di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

(baca: HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah)

Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas HTI di kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas HTI di kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Kemenkumham mencabut status Badan Hukum Perkumpulan HTI lantaran dianggap anti-Pancasila dan NKRI. Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Langkah itu dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sebelumnya membantah anggapan bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Perppu Ormas.

Wiranto menegaskan bahwa ormas yang dibubarkan memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pemerintah tersebut ke pengadilan.

(baca: Wiranto: Ormas yang Dibubarkan Berhak Menggugat ke Pengadilan)

Menurut Wiranto, pemerintah memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mendirikan ormas sesuai dengan prinsip demokrasi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X