Ormas Apa yang Akan Dibubarkan Setelah HTI? Ini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 19/07/2017, 13:08 WIB
Presiden Joko Widodo Facebook Presiden Joko WidodoPresiden Joko Widodo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Lantas, apa tanggapan Presiden Joko Widodo terkait pencabutan itu?

"Yang hari ini sudah diputuskan, ya itu," ujar Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

(baca: HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah)

Saat ditanya organisasi kemasyarakatan apa lagi yang bakalan dicabut status badan hukumnya oleh Kemenkumham, Jokowi tidak menjawab secara lugas.

"Kita bicara satu-satu," ujar dia.

Jokowi menegaskan kembali bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang menjadi dasar pencabutan status badan usaha sebuah ormas, tidak dikeluarkan secara asal-asalan. Pemerintah sudah mengkaji penerapannya sejak lama.

Pemerintah menerima banyak masukan dari sejumlah kalangan, mulai dari pakar hukum, ulama hingga masyarakat sebelum menerbitkan Perppu itu.

(baca: Kemenkumham: Faktanya, HTI Mengingkari AD/ART Organisasinya)

"Kan sudah disampaikan bahwa pemerintah mengkajinya itu sudah lama, mengamati lama, masukannya juga dari banyak kalangan. Dari ulama, masyarakat. Ya, keputusannya seperti apa yang diputuskan pada hari ini," ujar dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X