Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Putra Jeremy Thomas, Polisi Sebut Tangkap Tangan Tak Perlu Surat Perintah

Kompas.com - 18/07/2017, 07:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, dalam kasus operasi tangkap tangan, tidak diperlukan surat perintah penangkapan karena sifatnya insidental.

Pernyataannya ini menanggapi protes yang dilayangkan artis peran Jereny Thomas protes karena petugas yang menangkap anaknya, Axel Matthew Thomas, tak menunjukkan surat perintah penangkapan.

Selain itu, menurut Jeremy, petugas juga tak bisa menunjukkan kartu tanda anggota kepolisian.

 

"Kalau upaya paksa, kalau untuk penangkapan tertangkap tangan ya itu tidak perlu," ujar Martinus, di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Baca: Polisi Sebut Petugas Juga Ditampat Saat Putra Jeremy Thomas Ditangkap

 

Martinus mengatakan, saat kejahatan terjadi di depan mata, tidak mungkin petugas diam saja.

Penangkapan bisa dilakukan ketika suatu tindak pidana terjadi saat itu juga.

"Ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan. Pada saat ada informasi dari bea cukai bahwa ada seseorang yang ditangkap yang kemudian menginformasikan kepada anggota Polres Bandara dan kemudian datang dan melakukan proses pemeriksaan sementara dan pengembangannya, sehingga sampailah kepada enam orang itu," kata Martinus.

Sebelumnya, Jeremy mempermasalahkan benar atau tidaknya perlakukan delapan orang oknum polisi saat menginterogasi Axel perihal penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Terlepas delapan oknum itu anggota kepolisian dan tujuannya untuk interogasi, menurut Jeremy, tidak etis melakukan penganiayaan.

Jeremy merasa yakin bahwa putranya tak bersalah karena usai interogasi disertai penganiayaan selama empat jam itu, Axel diperbolehkan pulang karena polisi akhirnya tak menemukan barang bukti narkoba.

"Faktanya anak saya dilepaskan dengan tidak ada bukti apapun, cukup, titik. Dia dipaksakan untuk mengaku, akibatnya dia babak belur. Itunya yang tidak boleh. Tidak ada surat perintah. Tidak ada KTA (kartu tanda anggota)," ucap Jeremy.

Kompas TV Polisi Miliki Bukti Anak Jeremy Pesan Narkotika

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com