Formappi: Hak Angket KPK Hanya Untuk Selamatkan Rekan Sejawat

Kompas.com - 14/07/2017, 17:10 WIB
Kiri ke Kanan: Peneliti ICW Donal Fariz, Anggoyta Komisi III Fraksi PDI-P Eddy Kusuma Wijaya, Moderator Ari Nurcahyo, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, dan Koordinator Formappi Sebastian Salang dalam diskusi di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017). Fachri FachrudinKiri ke Kanan: Peneliti ICW Donal Fariz, Anggoyta Komisi III Fraksi PDI-P Eddy Kusuma Wijaya, Moderator Ari Nurcahyo, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, dan Koordinator Formappi Sebastian Salang dalam diskusi di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Sebastian Salang menilai panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat semakin melenceng dari tujuannya untuk melakukan pengawasan terhadap KPK.

Menurut dia, semangat pansus angket KPK hanya lah untuk membela rekan mereka di Senayan yang terseret kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

"Sudah jelas pansus angket ini adalah untuk menyelamatkan rekan sejawat," kata Sebastian dalam diskusi di Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Sebastian mengatakan, kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam kasus E-KTP adalah jumlah yang besar. Uang itu, menurut dia, bisa mengalir ke berbagai pihak.

Lantas, pihak-pihak tersebut kini tengah melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan penyidikan KPK, salah satunya melalui pansus angket.

(Baca: Kelompok "JIN" Dukung Pansus Hak Angket KPK, Apa Alasannya?)

"Bagi para politisi ini pertarungan habis-habisan. Karena yang diseret bukan orang sembarangan," tambah Sebastian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, Sebastian wajar apabila masyarakat yang mendukung pemberantasan korupsi juga habis-habisan membela KPK. Ia pun berharap, semakin banyak masyarakat sipil yang berada di belakang lembaga antirasuah itu.

"Ini perang antara yang sudah mau mati secara politik dan semangat kita melawan korupsi," ucap Sebastian.

(Baca: Pegawai KPK Uji Materi soal Hak Angket, Ini Tanggapan Ketua Pansus)

Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi terdakwa.

Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). (Baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.