Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota

KOMPAS.com – Tak ada angin, tak ada hujan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Senin (3/7/2017), menyatakan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta pada 2018.

Baru juga lewat semester I/2017, wacana soal pemindahan ibu kota ini setidaknya sudah dua kali merebak kencang. Sebelum pernyataan Bambang, wacana ini sempat kencang terdengar pada April 2017. Ada seminarnya segala saat itu.

Namun, wacana tersebut memang bukan baru muncul pada tahun ini, tak pula terdengar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saja. Jauh-jauh hari, Presiden Soekarno disebut sudah sempat mengangkat gagasan pemindahan ini.

Rezim sekarang bukan pula yang kali kedua menggulirkan wacana tersebut setelah Soekarno. Hanya Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, dua dari tujuh Presiden Indonesia yang tidak mengangkat topik pemindahan ibu kota saat menjabat, setidaknya yang disampaikan secara terbuka.

Bahkan, wacana ini sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pernah "gatal" ingin memindahkan ibu kota dari Batavia—nama lama Jakarta—ke Bandung.

Masalah sanitasi dan epidemi penyakit seperti malaria dan kolera, jadi alasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada 1808 berkehendak memindahkan ibu kota ke kota baru di tepi sungai Citarum, yang sekarang bernama Bandung.

Bisa jadi, Jakarta bertahan menjadi ibu kota hingga sekarang ini adalah "buah kecelakaan sejarah", soal urutan waktu yang mematri jejak dan mematahkan rencana di kota ini.

Sejarah juga mencatat, Jakarta pernah tidak menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. Sebut saja saat pusat pemerintahan berpindah ke Yogyakarta pada 1949, lalu ketika didirikan pemerintahan darurat di Sumatera Barat pada era yang sama.

Hingga artikel ini ditulis dan tayang, belum muncul rencana detail pemindahan ibu kota yang konon targetnya akan dimulai pada 2018 tersebut.

Presiden Joko Widodo, Selasa (4/7/2017), menolak memberi penjelasan soal wacana ini. "Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," ujar Presiden.

Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari yang sama menyebut, pemindahan ibu kota baru sebatas proposal.

"Kajian itu banyak tahapannya... Ini baru proposal lah," ujar Kalla.

Keliru

Namun, menurut sejarawan JJ Rizal, keliru bila Presiden Soekarno disebut ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah pada 1957. Menurut dia, itu hanya pikiran selintas.

"Yang diinginkan Soekarno adalah membagi beban Jakarta, menampilkan wajah-wajah muka yang baru Indonesia tak hanya di Jakarta," ujar Rizal, Rabu (5/7/2017).

Palangkaraya, sebut Rizal, merupakan salah satu wajah muka—sebutan Soekarno untuk Jakarta—yang baru.

Kalaupun benar pernah ada keinginan memindahkan ibu kota, lanjut dia, pada akhirnya Soekarno berketetapan hati menjadikan Jakarta sebagai ibu kota.

"Buat Soekarno, tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Puncak nasionalisme di Indonesia itu di Jakarta. Inilah ibu kota politik, tak tergantikan. Ini orientasi baru Soekarno," ujar Rizal.

(Baca juga: Wacana Memindahkan Ibu Kota dan Keberanian Mengembangkan Kota Lain)

Apa dan siapa saja yang pindah?

Satu pertanyaan yang selalu turut muncul setiap kali wacana pemindahan ibu kota mencuat adalah, pemindahan ini hanya untuk ibu kota, ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, atau hanya pusat pemerintahan?

Betul, Jakarta saat ini adalah ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan. Dalam banyak praktik pemerintahan, jamak sebuah negara memiliki ibu kota dan lokasi pusat pemerintahan yang berbeda.

Contoh terdekat dapat dilihat di "tetangga sebelah", Malaysia. Ibu kota Malaysia tetap Kuala Lumpur, tetapi pusat pemerintahannya berpindah ke Putrajaya.

Memang bukan hal aneh jika sebuah negara memisahkan lebih detail antara ibu kota, pusat pemerintahan, dan pusat bisnis. Konsep ini tidak seperti Jakarta yang segalanya “tumplek” di satu kota.

KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMO Kemacetan lalu lintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (01/10/2012).

(Baca juga: Pemindahan Ibu Kota, Jakarta Dianggap Selevel dengan New York)

Detail dari wacana pemindahan ibu kota ini sejatinya yang bakal lebih penting daripada sekadar kota apa yang diincar menggantikan Jakarta sebagai ibu kota.

Kalau pindahnya boyongan semua fungsi Jakarta pada hari ini, infrastruktur kota, birokrasi, dan keterhubungan lintas wilayah mutlak masuk daftar urusan pindahan.

Bila hanya fungsi pusat pemerintahan yang dipindahkan, bisa jadi tantangannya lebih sederhana. Migrasi “cuma” bakal melibatkan jajaran pemerintah dan aparatur negara di tingkat pusat. Namun, tetap ada implikasi ketatanegaraan yang langsung mencuat dari alternatif ini.

Implikasi itu adalah konstitusi. Menurut konstitusi, Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, satu jabatan dengan dua peran, yang memandatkan pula Presiden berkedudukan di ibu kota.

Nah, bila yang bakal pindah adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, siap-siap saja dengan implikasi besar pada biaya, infrastruktur, dan demografi.

Dalam konteks ini, boyongan massal tak hanya melibatkan pergeseran aparatur negara dan pemerintahan di tingkat pusat ke lokasi baru, tetapi juga mereka yang terkait dengan simbol-simbol ibu kota.

(Baca juga: Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita)

Lain lagi persoalannya bila wacana pemindahan ibu kota juga menyangkut pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Ini baru bolehlah heboh besar.

Celah mencegah boyongan massal ini hanya pada sisi praktis, terutama bila urusan bisnis masih berpusat di Jakarta.

Jangan pernah lupa, PT Telkom, PT Pos Indonesia, dan PT KAI, masih berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, yang artinya di dunia bisnis tak ada keharusan kantor pusat mengikuti keberadaan ibu kota dan pusat pemerintahan.

Sebelum menduga-duga lebih jauh apalagi terjerembab pada prasangka, menunggu jabaran detail dari wacana ini sepertinya lebih bijak dilakukan...