Kompas.com - 05/07/2017, 12:33 WIB
Ilustrasi KONTAN/CAROLUS AGUS WALUYOIlustrasi
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Aliansi Jurnalis independen (AJI), dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) bertemu dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (5/7/2017).

Pertemuan tersebut membahas terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 300 pekerja anak perusahaan MNC Group. Mereka menolak penjatuhan PHK sebab pemberian uang pesangon dinilai tak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami diundang oleh Kemenaker, untuk memberi masukan terkait pemutusan kerja massal sepihak dari MNC. Data yang masuk ke kami ada 300 pekerja yang di-PHK," ujar Sasmito Madrim dari FSPMI sebelum pertemuan.

Sasmito menuturkan, seluruh pekerja yang di-PHK menuntut pesangon dibayarkan sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Menurut dia, ada ratusan pekerja yang sudah bekerja selama lebih dari lima tahun, namun pesangon yang diterima tidak sesuai dengan masa kerjanya.

(Baca: Kemenaker Panggil MNC Group terkait PHK Jurnalis)

Sementara, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan yang telah menjalankn masa kerja lebih dari lima tahun dan kurang dari enam tahun, berhak uang pesangon sebesar enam kali dari upah per bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami menolak PHK tersebut, karena itu terjadi secara sepihak, dari pihak MNC harus memberikan hak-hak karyawan gaji dan sebagainya," tuturnya.

"Tapi jika memang harus di-PHK kita minta adanya pesangon sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, kalau yang kontrak memang tidak tercantum di Undang-Undang, akan dilihat sisa masa kerjanya berapa bulan dan pihak MNC harus membayar sisa masa kerja itu," kata Sasmito.

Sedikitnya, sekitar 300-an karyawan MNC Group, mengalami PHK sepihak secara massal tahun 2017.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

Nasional
Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Nasional
Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Nasional
Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Nasional
Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Nasional
Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Nasional
Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Nasional
Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Nasional
Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

Nasional
Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X