Sejarah Halalbihalal, Ancaman Disintegerasi dan Pertemuan Jokowi-GNPF MUI

JAKARTA, KOMPAS.com - Istilah 'halalbihalal' lahir ketika Indonesia nyaris mengalami disintegerasi.

Dikutip dari situs www.nu.or.id yang ditulis salah satu pengurus NU K.H Masdar Farid Mas'udi, tahun 1948 menjadi salah satu tahun terberat bagi bangsa Indonesia.

Tiga tahun setelah menyatakan diri lepas dari penjajahan, situasi politik tak kunjung kondusif. Indonesia dilanda gejala disintegerasi bangsa.

Elite politik saling bertengkar, tidak mau duduk semeja berbicara solusi. Saling serang dan saling melancarkan propaganda.

Di sisi lain, aksi pemberontakan belum juga habis. DI/TII di Jawa Barat dan PKI di Madiun, misalnya.

Di pertengahan bulan Ramadhan, Presiden ketika itu, Ir Soekarno berpikir bagaimana menyelesaikan masalah itu.

Ia kemudian memanggil K.H Wahab Chasbullah ke Istana untuk meminta pendapat.

K.H Wahab pun menyarankan Bung Karno untuk menggelar acara silaturahim antarelite politik. Sebab, Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari.

K.H Wahab berpendapat, umat Islam disunahkan bersilaturahim pada Hari Raya Idul Fitri.

Bung Karno sepakat dengan substansi usul itu. Namun, ia kurang 'sreg' dengan judul 'silaturahim'.

Bagi Bung Karno, istilah itu terlalu biasa. Harus dicari istilah lain agar pertemuan itu menjadi momentum dan mengena bagi para elite yang hadir.

K.H Wahab kemudian menceritakan sebuah alur pemikiran yang menjadi kunci ke penemuan istilah 'halalbihalal'.

Pemikiran itu diawali dengan situasi di mana elite politik tidak mau bersatu karena saling merasa diri benar dan orang lain salah.

Dalam Islam, saling menyalahkan adalah dosa. Di sisi lain, dosa adalah haram hukumnya.

Nah, supaya elite politik lepas dari dosa (haram), maka satu sama lain harus dihalalkan.