Ketua GNPF-MUI: Cita-cita Kami, Kembali ke NKRI yang Utuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo menyiratkan pesan penting untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Kami ingin menyampaikan pesan, dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahmi, membuka hati dan membuka diri dalam menerima masukan-masukan," ujar Bachtiar dalam konferensi pers di Aula AQL Islamic Center, Tebet, Jakara Selatan, Selasa (27/6/2017) siang.

(Baca juga Pimpinan GNPF-MUI Bantah Hoax Terima Uang Rp 1 Triliun dari Jokowi)

GNPF-MUI mengidam-idamkan Indonesia yang damai, bersatu, dan kuat sekaligus berdaulat.

Para ulama GNPF-MUI tidak ingin ada perpecahan di antara elemen masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, komunikasi dengan siapa pun wajib dilaksanakan.

"Kami tidak ingin Indonesia perang saudara atau diperalat oleh yang menginginkan Indonesia pecah. Cita-cita kami, kembali ke NKRI yang utuh seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa ini," kata Bachtiar.

Usai konferensi pers, Bachtiar menyatakan akan menggelar konsolidasi umat dalam rangka menyampaikan pesan dari pertemuan GNPF-MUI dengan Jokowi itu.

(Baca Memaknai Pertemuan Jokowi dan GNPF-MUI)

Bachtiar berharap pesan tersebut sampai ke tingkat akar rumput, antara lain dengan melakukan halalbihalal bersama elemen-elemen aksi Bela Islam.

"Kami juga sedang berkoordinasi bagaimana digelar acara halalbihalal antara ulama, umaroh dan umat. Jadi ini lebih luas, insya Allah," kata dia.

Bachtiar belum dapat memastikan apakah akan mengundang Presiden Joko Widodo dalam halalbihalal tersebut.

Tepat pada hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah, Minggu (25/6/2017) lalu, GNPF-MUI bertemu dan berdialog dengan Presiden Jokowi di Ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta.

Pimpinan GNPF-MUI yang hadir antara lain Dewan Pengawas Yusuf Muhammad Martak, Ketua Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Zaitun Rusmin, juru bicara sekaligus tim advokasi Kapitra Ampera serta pengurus lainnya, yakni Habib Muchsin serta Muhammad Lutfi Hakim.

Sementara itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.