Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UKP Pembinaan Pancasila Punya Tiga Deputi, Apa Saja?

Kompas.com - 09/06/2017, 17:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) akan memiliki tiga deputi. Ada deputi pengkajian dan materi, deputi advokasi, serta deputi pengendalian dan evaluasi.

Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok siapa saja yang akan ditunjuk menjadi kepala deputi. Yudi pun mendiskusikan hal ini dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

"Yang jelas ini mengkombinasikan antara keahlian dengan representasi keragaman Indonesia lah. Jadi representasi golongan tapi profesional," kata Yudi usai perteuman dengan Pramono.

Yudi mengatakan, deputi pengkajian dan materi akan membuat semacam roadmap tentang pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, bahan-bahan ajar untuk Pancasila di sekolah-sekolah juga dipersiapkan.

(Baca: Optimisme Mewariskan Pancasila...)

"Kemudian juga menyediakan semacam modul-modul untuk sosialisasi di berbagai kelembagaan dan kementerian," ucap Yudi.

Sementara deputi advokasi akan bertugas melakukan advokasi akan melakukan advokasi untuk pelaksanaan program-program sosialisasi Pancasila di berbagai kementerian dan masyarakat.

"Memproduksi berbagai konten-konten digital, konten macam-macam," ucap Yudi.

(Baca: Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?)

Terakhir, deputi pengendalian dan evaluasi akan melakukan pengukuran apakah program-program pembangunan di kementerian sejalan dengan Pancasila.

"Kita juga membuat indeks-indeks, misalnya indeks seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia," ucap Yudi.

Pramono Anung berharap masalah organisasi dan administrasi UKP-PIP bisa segera selesai dalam waktu dekat. Unit ini harus bekerja cepat karena masa kerjanya mengikuti masa jabatan Jokowi, yakni hingga 2019 mendatang.

"Saya harap hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan sebagainya, bisa diselesaikan sebelum Idul Fitri," ucap Pramono.

Kompas TV Mahfud MD menyatakan, penyebutan nama politisi seperti Amien Rais adalah hal yang biasa terjadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

Nasional
PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

Nasional
Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapapun yang Datang

Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapapun yang Datang

Nasional
Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Nasional
INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com