Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini ada satu kementerian yang punya lebih dari 5.000 aplikasi.

Kondisi itu mengakibatkan keruwetan penggunaan aplikasi yang sebenarnya bertujuan untuk pelayanan masyarakat.

Mula-mula, Presiden menyinggung kondisi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki 400 aplikasi.

Namun, ternyata ada kementerian yang punya lebih banyak aplikasi.

"Bayangkan 1 kementerian 400 (aplikasi), banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5.000. Saya enggak nunjuk di kementerian mana. Saking kreatifnya. Jadi sekali lagi Kemenkes (punya) aplikasi sendiri, pelayanan pajak (punya) aplikasi sendiri, untuk pelayanan pendidikan aplikasi sendiri," ujar Jokowi saat memberi sambutan di acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Kalau sudah ada yang baru apa yang terjadi? install lagi, isi data lagi. Ruwet. Inilah yang (perlu) kita setop," tegasnya.

Baca juga: Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Sehingga, Presiden menyarankan adanya satu portal aplikasi yang terintegrasi untuk seluruh pelayanan publik.

Saat ini sudah ada INA Digital yang baru dimulai pengembangannya oleh pemerintah.

Jokowi menyebutkan, integrasi berbagai portal ke satu portal INA Digital akan berproses secara bertahap.

"Sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap," kata Jokowi.