INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan, SuperApps layanan pemerintah berbasis elektronik (GovTech) INA Digital akan mulai beroperasi dan bisa digunakan pada September 2024.

Anas menjelaskan, INA Digital akan menyatukan seluruh layanan di kementerian/lembaga (K/L) yang tercecer di berbagai aplikasi. Saat ini, layananitu sedang diuji coba setelah menginteroperabiliraskan seluruh sistem aplikasi yang dibangun K/L masing-masing.

"Hari ini launching INA Digital-nya, nanti mulai SSO, penggunaan INA Pass dan seterusnya ini rencana September. Dan sekarang sedang trial dari seluruh sistem aplikasi yang dibangun di kementerian masing-masing," kata Anas seusai peluncuran Govtech Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Anas menuturkan, ada terdapat 9 layanan prioritas yang akan beroperasi lebih dulu pada September 2024 mendatang, yaitu pelayanan digital administrasi kependudukan, Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, antrean rumah sakit, dan registrasi dokter.

Lalu, pembuatan atau perpanjangan STR tenaga kesehatan dan tenaga medis, sertifikasi vaksin, imunisasi, cek bantuan sosial, hingga izin penyelenggaraan event atau keramaian kepada kepolisian.

"Sekarang prioritas di 9 layanan tadi, termasuk di kependudukan, kesehatan, pendidikan. Dan secara bertahap setelah ini selesai mengembang ke yang lain untuk kementerian yang siap. Misal, Kementerian ATR menyampaikan sertipikat tanah sudah siap, nanti masuk. Tapi prioritasnya sekarang 9 tadi," ucap dia.

Anas pun menegaskan bahwa INA Digital bukan aplikasi maupun platform, melainkan berbentuk layanan keterpaduan sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo agar seluruh K/L tidak lagi mengembangkan aplikasi baru.

Baca juga: Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ia menyebutkan, saat ini K/L harus menginteroperabilitaskan aplikasi yang sudah banyak dibuat agar masuk dalam satu SuperApps tesebut.

Mantan bupati Banyuwangi itu mengeklaim, pemerintah mampu menghemat 30 persen tenaga teknis nasional melalui sistem digital tersebut.

"Jadi pemda, K/L diminta bapak presiden untuk menginteroperabilitas aplikasi yang ada sehingga di September nanti secara bertahap layanan INA digital ini di-GovTech ini akan berjalan melalui berbagai cara yang lebih mudah, simple, dan transparan," tuturnya.

Baca juga: INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Adapun GovTech Indonesia diluncurkan oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Senin hari ini guna mererealisasikan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien.

Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

INA Digital nantinya akan dikelola oleh Peruri, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.