Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Kompas.com - 27/05/2024, 13:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim ke Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (27/5/2024).

Nadiem menaytakan, ia akan melaporkan sejumlah isu di dunia pendidikan, termasuk mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini.

"Bahas beberapa isu pendidikan, mau lapor Pak Presiden," kata Nadiem, Senin siang

"Iya (bahas uang kuliah tunggal), ada beberapa isu," ujar dia.

Nadiem terpantau tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.21 WIB dan langsung bergegas ke dalam istana untuk menemui Jokowi.

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah universitas menuai banyak kritik.

Beberapa di antara kampus yang menaikkan UKT adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Bersamaan dengan kenaikan UKT, sejumlah universitas juga turut menaikkan uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Kenaikan UKT yang terbilang drastis itu membuat sejumlah mahasiswa memilih mundur karena tidak punya uang untuk membayar UKT.

Saat rapat dengan Komisi X DPR pada Selasa (21/5/2024) lalu, Nadiem telah berjanji bakal membatalkan kenaikan UKT yang dianggap tidak masuk akal.

"Jadi kami mendengar banyak desas-desus, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Tadi dari Komisi X, terima kasih sudah memberikan masukan dan saya berkomit beserta Kemendikbud untuk memastikan," kata Nadiem, Selasa pekan lalu.

"Karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan, bahwa lompatan lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan ya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Nasional
Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com