Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Kompas.com - 26/05/2024, 20:32 WIB
Syakirun Ni'am,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengaamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, permintaan maaf yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani saat membacakan 17 sikap politik partai bertujuan untuk menunjukkan sikap legowo dan mendapatkan simpati publik.

“PDI-P ingin tunjukkan sikap legowo,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/5/2024).

Adi menyebut, permintaan maaf PDI-P itu karena kadernya melanggar etik dan konstitusi.

Baca juga: Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Adi mengatakan, pasca kontestasi Pemilu 2024 PDI-P menjadi sasaran bullying, sementara kadernya yang dinilai melanggar etik itu justru meraup kemenangan.

“PDI-P yang babak belur menanggung bully-an, sementara kadernya yang dinilai melanggar etik menikmati indahnya kemenangan,” kata 

Sebelumnya, Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat dengan suara bergetar dan berlinang air mata atas tindakan kadernya yang melanggar etika dan konstitusi.

Permintaan maaf itu menjadi salah satu poin dalam 17 sikap politik PDI-P yang diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 5.

"Sehubungan dengan adanya perilaku kader Partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi ..." ucap Puan, Minggu (26/5/2024).

Untuk mencegah hal itu terulang kembali, Rakernas 5 PDI-P menyarankan partai menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan.

Baca juga: Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

"Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," ujar Puan.

Sebagaimana diketahui, proses politik Pilpres 2024 diwarnai dengan manuver politik Presiden Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Ayah dan anak yang diusung PDI-P itu dinilai berkhianat. Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto yang Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Sementara, PDI-P bersama PPP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Keberhasilan Gibran melenggang ke kursi calon wakil presiden tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwarnai pelanggaran etika.

Baca juga: Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo Demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo Demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus Vina Cirebon Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus Vina Cirebon Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com