Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengaamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, permintaan maaf yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani saat membacakan 17 sikap politik partai bertujuan untuk menunjukkan sikap legowo dan mendapatkan simpati publik.

“PDI-P ingin tunjukkan sikap legowo,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/5/2024).

Adi menyebut, permintaan maaf PDI-P itu karena kadernya melanggar etik dan konstitusi.

Baca juga: Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Adi mengatakan, pasca kontestasi Pemilu 2024 PDI-P menjadi sasaran bullying, sementara kadernya yang dinilai melanggar etik itu justru meraup kemenangan.

“PDI-P yang babak belur menanggung bully-an, sementara kadernya yang dinilai melanggar etik menikmati indahnya kemenangan,” kata 

Sebelumnya, Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat dengan suara bergetar dan berlinang air mata atas tindakan kadernya yang melanggar etika dan konstitusi.

Permintaan maaf itu menjadi salah satu poin dalam 17 sikap politik PDI-P yang diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 5.

"Sehubungan dengan adanya perilaku kader Partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi ..." ucap Puan, Minggu (26/5/2024).

Untuk mencegah hal itu terulang kembali, Rakernas 5 PDI-P menyarankan partai menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan.

Baca juga: Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

"Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," ujar Puan.

Sebagaimana diketahui, proses politik Pilpres 2024 diwarnai dengan manuver politik Presiden Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Ayah dan anak yang diusung PDI-P itu dinilai berkhianat. Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto yang Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Sementara, PDI-P bersama PPP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Keberhasilan Gibran melenggang ke kursi calon wakil presiden tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwarnai pelanggaran etika.

Baca juga: Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi