Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila

Kompas.com - 07/06/2017, 12:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Matan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin batal menjadi salah satu Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Draf dokumen undangan pelantikan per tanggal 2 Juni yang diterima Kompas.com menunjukkan, nama Din semula masuk ke dalam daftar Pengarah UKP-PIP, bersama delapan tokoh lainnya.

Namun belakangan, nama Din dicoret dan digantikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sa'id Aqil.

(baca: Ada Megawati dan Ma'ruf Amin, Ini 9 Pengarah UKP Pancasila)

Adapun nama delapan tokoh lain tidak direvisi dan dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/6/2017) pagi.

Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengakui dicoretnya nama Din Syamsuddin.

"Ia, karena pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden," kata Yudi Latif usai pelantikan di Istana.

(baca: Yudi Latif Pastikan UKP Pancasila Beda dari Program Era Orba)

Yudi mengatakan, selain UKP-PIP, ada lembaga lain yang akan dibentuk. Misalnya, pemerintah juga akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional.

"Jadi tokoh agama lain mungkin supaya tidak overlapping sebagian di unit ini sebagian di rencana rencana yang lain," kata dia.

Meski begitu, Yudi Latif juga belum bisa memastikan apakah Din akan diberi posisi di Dewan Kerukunan Nasional.

"Beliau belum ada penjelasan, tapi konon ada ini tersendiri lah, tugas tersendiri," ucap Yudi.

Dewan Pengarah UKP-PIP adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.

Kemudian, Ketua Umum PBNU Sa'id Aqil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Andreas Annangguru Yewangoe (mewakili agama Kristen) Wisnu Bawa Tenaya (mewakili agama Hindu) Sudhamek (mewakil agama Budha).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com