JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemilihan pimpinan pansus dilakukan melalui rapat tertutup.
"Telah terpilih pimpinan pansus, Ketua Pak Agun Gunandjar, Wakilnya Risa Mariska (PDI-P), Pak Dossy Iskandar (Hanura) dan Pak Taufiqulhadi (Nasdem)," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon seusai memimpin rapat pemilihan pimpinan pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Penunjukan Agun sebagai Ketua Pansus hak angket KPK kemudian mengundang tanya. Sebab, nama Agun merupakan satu dari sejumlah politisi Senayan yang terseret kasus dugaan korupsi e-KTP.
Agun sebagai mantan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP sebesar satu juta dollar AS. Saat itu, Agun juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR.
Kecurigaan akan adanya konflik kepentingan pun mengemuka. Meskipun hal itu ditepis langsung oleh Agun.
(Baca: Agun Gunanjar Jadi Ketua Pansus Hak Angket, Ini Kata KPK)
Menurutnya, publik harus bisa membedakan antara proses hukum dan proses politik. Dari proses politik, Agun menegaskan dirinya kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK jika diperlukan keterangannya terkait kasus e-KTP.
Di sisi lain, ia sebagai anggota dewan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hak angket KPK, termasuk menjadi ketua pansus hak angket tersebut.
"Saya enggak merasa ada konflik apa-apa," tuturnya percaya diri.
PDI-P memilih Golkar
Sejak awal, Partai Golkar mengklaim mendorong PDI Perjuangan untuk mengemban tugas sebagai ketua pansus. Hal itu ditegaskan baik oleh Agun, Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, bahkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.
Rapat pemilihan pimpinan dilakukan dengan mekanisme setiap fraksi menyampaikan pendapatnya soal pimpinan yang ditunjuk. PDI-P justru mengusulkan Golkar sebagai ketua. Namun, PDI-P tetap mendapatkan kursi wakil ketua pansus.
(Baca: Agun Gunandjar Disebut Terima 1 Juta Dollar AS dari Proyek e-KTP)
"Kami dari Fraksi Partai Golkar berterim akasih atas usulan PDI-P sepanjang seluruh fraksi sepakat bulat tanpa ada keberatan," ucap Agun.
Tak ada perdebatan alot terkait penentuan pimpinan tersebut. Hal itu terlihat dari durasi rapat yang terbilang cukup cepat. Tak lebih dari 30 menit.
Agun mengaku, Golkar juga ikut mengusulkan wakil ketua pendamping Agun, yakni dari Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Nasdem. Usulan tersebut pun disetujui forum. Agun resmi memimpin pansus.
(Baca: PAN Utus Anak Amien Rais Gabung Pansus Hak Angket KPK)
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Risa Mariska membenarkan bahwa fraksinya mempersilakan Golkar menempati posisi ketua pansus.
Risa yang ditunjuk PDI-P sebagai wakil pimpinan menilai Agun lebih kompeten memimpin pansus ketimbang dirinya.
"Pak Agun kan lebih senior jadi saya lihat. Saya pertama dorong dulu tapi jalau teman-teman di forum enggak sepakat itu hal lain," ucap Risa.
"Tapi kan ternyata teman-teman sepakat," sambung dia.
Terkait dugaan adanya konflik kepentingan dalam pansus, Risa meminta publik tak melihatnya secara sempit. Ia menegaskan DPR tak berniat melemahkan KPK atau menyasar kasus-kasus tertentu melainkan melihat dari segala sisi secara komprehensif.
"Ini bukan untuk melemahkan atau menghilangkan KPK sebagai penegak hukum. Kami ingin memperbaiki apa yang menjadi masalah di KPK," tuturnya.
Kental konflik kepentingan
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tak terkejut dengan terpilihnya Agun Gunandjar sebagai ketua pansus. Sejak awal, kata dia, baik proses maupun alasan pembentukan pansus memang diwarnai banyak kejanggalan.
Usulan pembentukan pansus tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa ada 37 nama politisi Senayan disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Sejak nama-nama tersebut beredar ke publik, gejolak bernada protes muncul dari DPR, hingga ide pengajuan hak angket terhadap KPK.
Peneliti Formappi Lucius Karus saat ditemui di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (24/3/2015)."DPR merasa dengan Hak Angket, tak ada alasan bagi KPK untuk menolak lagi. DPR masih punya senjata lanjutan bila KPK tak bersedia memenuhi tugas penyelidikkan Pansus Angket," kata Lucius saat dihubungi.
Agun Gunandjar sebagai salah satu nama yang tersangkut kasus e-KTP sangat mungkin terpikih dengan mudah sebagai ketua pansus karena dinilai mewakili keingin sebagian politisi yang tak ingin terkena jeratan KPK. "
Dengan begitu saya kira sulit mengelak dari conflict of interest. Bagaimana penyelidikan Pansus akan berlangsung obyektif jika penyelidiknya mempunyai kepentingan untuk terhindar dari sasaran KPK selanjutnya dalam Kasus E-KTP?" ucap Lucius.
Alih-alih mendorong penguatan KPK atau komitmen pemberantasan korupsi, lanjutnya, Pansus justru berpotensi menjadi medan pembuktian apakah DPR bisa semakin luput dari kasus-kasua yang akan menjerat anggotanya.
"Kenekatan DPR untuk menempatkan orang-orang yang namanya disebut atau diduga terlibat dalam Kasus E-KTP dalam Pansus ini tentu semakin menguatkan dugaan atau bahkan membenarkan syakwasangka publik yang sejak awal memang meragukan niat pembentukan Pansus ini oleh DPR," tuturnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
