Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekati Teroris, BIN Dorong Konsep "One Stop Service Intelligence"

Kompas.com - 03/06/2017, 17:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto memperkenalkan konsep baru deradikalisasi, yakni one stop service intelligence. Secara sederhana, one stop service intelligence adalah pendekatan antarpersonal kepada teroris dan berupaya membimbing mereka kembali ke jalan yang benar.

Wawan mengatakan, dirinya sudah mempraktikan konsep itu.

"Saya secara pribadi bertemu dengan teman-teman eks (pelatihan militer kelompok teroris di) Afganistan, eks (anggota) latihan militer Moro (Filipina) dan ISIS sendiri. Saya mendapatkan kepercayaan dari mereka," kata Wawan dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Sabtu (3/6/2017).

Ia mengatakan bahwa mendapatkan kepercayaan adalah tahap pertama konsep tersebut. Tidak diduga, Wawan malah banyak mendapat informasi tentang seluk-beluk aktivitas kelompok mereka. Informasi itu mulai dari penyebaran pemahaman radikal dari Suriah ke Indonesia hingga metode penyelundupan senjata.

Setelah mendapatkan kepercayaan, kata Wawan, dia mulai memperdebatkan dan mempertentangkan pemahaman radikal sang teroris.

"Begitu mereka blak-blakan itu, saya peluk dia. Saya lalu bilang, 'Hey, kita ini mau jadi bangsa gila yang akan terus menyulut dendam berkepanjangan atau mau selesai. Lupakan dan tatap masa depan?'" ujar Wawan.

Baca juga: Cerita Mantan Teroris Gagal Kerja Ojek Online akibat Stigma...

"Kalau kita tetap memendam dendam sejarah, maka akan kembali ke zaman Ken Arok. Lalu apa gunanya? Padahal kalau kita bicara, ketemu kok masalahnya. Ada hitung, mari kita hitung. Ada rembuk, mari kita rembuk bareng," lanjut dia.

Seiring dengan itu, sang teroris harus dibantu dari sisi finansial. Misalnya, memberikan pekerjaan yang disukai. Perlahan-lahan, sang teroris akan sadar dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan konsep one stop service intelligence itu, Wawan klaim, program deradikalisasi berhasil 95 persen. Hanya lima persen teroris yang kembali ke kelompok lamanya.

"Hanya lima persen yang gagal. Tapi yang lima persen inilah yang terus memviralkan diri. Catatan kami, ada 46.000 akun Twitter dan 4.800 situs yang digunakan ISIS untuk mempublikasikan ajaran mereka," ujar Wawan.

Lihat juga: Pejabat BIN Sebut 2.691 Terduga Teroris Sedang Dipantau

Karena itu, pendekatan melawan terorisme bukan melulu lewat penindakan hukum. Meski tidak berhasil 100 persen, konsep one stop service intelligence itu bisa menjadi model baru Indonesia dalam memberantas terorisme dengan cara-cara yang lebih humanis.

Wawan berharap, konsep tersebut diakomodasi juga di dalam Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini masih dibahas di DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com